Berita

ist

Perusahaan Minyak Milik Pemerintah Thailand Akui Cemari Laut Timor

JUMAT, 31 AGUSTUS 2012 | 16:52 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

PTT Exploration and Production (PTTEP) Australasia, perusahaan minyak milik pemerintah Thailand, mengakui bersalah atas petaka tumpahan minyak Montara di Laut Timor akibat meledaknya kilang minyak Montara pada 21 Agustus 2009. Pengakuan tersebut disampaikan pihak PTTEP dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Magistrat, Darwin, Australia Utara, kemarin (Kamis 30/8).

Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni dalam rilisnya mengatakan, dari jaringannya di Darwin Australia.  PTTEP mengaku bersalah atas empat tuduhan sekaligus yang berhubungan dengan petaka tumpahan minyak di Laut Timor tiga tahun lalu itu. Terkait petaka pencemaran lingkungan ini, PTTEP menghadapi denda mencapai 1,7 juta dolar Australia atau sekitar Rp 16,83 miliar.

YPTB merupakan satu-satunya lembaga non pemerintah di Indonesia dan dunia yang diakui oleh Komisi Penyelidik Montara bentukan pemerintah Australia yang berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Australia. Lembaga ini yang mendaftar gugatan di Komisi Penyelidik Montara dengan membawa bukti pencemaran minyak di wilayah perairan Indonesia yang cocok dengan tumpahan minyak Montara setelah dilakukan uji laboratorium.


"Dari awal mereka telah menyatakan menerima hasil apapun juga yang dilaporkan oleh Komisi Penyelidik Montara kepada Pemerintah Australia dan mengaku bertanggung jawab atas insiden itu dan sangat menyesal hal itu terjadi. Diakui pula sebagian minyak dari tumpahan Montara mencapai perairan Indonesia," kata Tanoni mengutip pernyataan Kepala Eksekutif PTTEP Australasia Ken Fitzpatrick.

Namun, Fitzpatrick tidak bersedia menjawab pertanyaan wartawan soal tuduhan YPTB bahwa 95 % tumpahan minyak Montara itu telah mencemari perairan Indonesia dan membunuh puluhan ribu mata pencaharian masyarakat pesisir umumnya para nelayan dan petani rumput laut di Timor Barat.

Sidang sendiri dilanjutkan Jumat 31 Agustus 2012 waktu Darwin.[dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Marak OTT Kepala Daerah, PKB Minta Evaluasi Desain Pilkada

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:25

Program Digitalisasi Pembelajaran Jangkau 288.865 Sekolah

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:20

8 Dekade BNI Tumbuh Bersama Indonesia dalam Semangat Swadharma Bhakti Nagara

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:00

10 Biksu Thailand Tewas Tertabrak Pikap yang Dikemudikan Bocah 11 Tahun

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:47

Kemandirian Energi, Masa Depan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:42

UMiMAX Pertamina Bantu Masyarakat Rentan Kembangkan Usaha

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:30

Lewat X-ray, Bea Cukai Bongkar Penyelundupan 3,37 Ton Narkotika

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:24

13 Negara Pastikan Tempat di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Aktivis Tibet Tewas Bakar Diri di Dekat Markas PBB New York

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Bupati Langkat Syah Afandin Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:11

Selengkapnya