Calon Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama tak mempermasalahkan pelaporan dugaan penyelewengan dana Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) yang melibatkan pasangannya, Joko Widodo, oleh Tim Selamatkan Solo, Selamatkan Jakarta, Selamatkan Indonesia (TS3) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Itu hak mereka, silakan saja. Semua orang berhak melakukan itu," kata Ahok, panggilan dia, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat tadi (Kamis, 30/8).
Dia enggan menduga-duga motif di balik pelaporan tersebut untuk memojokan pihaknya di saat Pemilukada putaran dua akan digelar tiga pekan ke depan.
"Masyarakat bisa menilai mana permainan mana yang bukan permainan. Bisa dibuktikan oleh KPK, nanti bisa kelihatan," imbuhnya.
Sekalipun begitu, Ahok yakin hal itu tidak akan berpengaruh besar terhadap elektabilitas dirinya dan Jokowi.
"Pemilih-pemilih kita kritis, tahu mana yang benar mana yang salah," ucapnya.
Yang melaporkan Jokowi ke KPK adalah Tim Selamatkan Solo, Selamatkan Jakarta, Selamatkan Indonesia (TS3). Salah seorang pelapor, Kalono yang juga Ketua TS3 mengatakan, dugaan korupsi bermula saat APBD Surakarta tahun 2010 menganggarkan belanja hibah sebesar Rp 35 miliar. Sekitar Rp 23 miliar dana itu diperuntukkan untuk BPMKS untuk 110 ribu siswa. Ternyata, saat verifikasi, terdapat banyak data ganda. Setelah itu dihilangkan. Data penerima BPMKS sebesar 65.394 siswa dengan nilai anggaran Rp 10,688.325.000.
Anggaran yang tidak digunakan semestinya sebesar Rp 12.312.395.000. Dan jika SILPA pada belanja Hibah Satuan Pendidikan sebesar Rp 2.474.210.000 diasumsikan sebagai SILPA dari BPMKS maka masih ada Rp 9.838.185.000 yang tidak dikembalikan ke kas Pemerintah Surakarta
Selain Walikota Solo Joko Widodo, TS3 dalam dugaan kasus ini juga melaporkan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Solo.
[dem]
