Rizal Ramli Persiapkan Partai Kedaulatan untuk Hadapi Perubahan

Tokoh oposisi sekaligus perubahan nasional, DR. Rizal Ramli, mengatakan ada dua strategi perubahan untuk Indonesia. Pertama, plan A, tetap berupaya mewujudkan perubahan sebelum Pemilu 2014. Untuk itu, gerakan oposisi dan gerakan perubahan diimbau tetap mengupayakan perubahan sebelum pemerintahan SBY-Boediono berakhir. Artinya, perubahan harus dilakukan saat ini juga.

"Korupsi yang meluas, kebijakan ekonomi Neolib yang menghambat kesejahteraan rakyat kecil, buruh, petani, dan nelayan harus dihentikan. Kasus Century, IT KPU, dan berbagai pelanggaran konstitusi oleh pemerintah momentum untuk kita melakukan perubahan. Kita harus berjuang mewujudkan perubahan," ujar Rizal Ramli di sela-sela halal bihalal yang digelar di kediamannya, Jalan Bangka, Jakarta Selatan, Senin malam (27/8).

Strategi ke dua, plan B, adalah mempersiapkan diri untuk bisa ikut pemilu. Untuk itu, kata Rizal Ramli, saat ini dirinya bersama sejumlah tokoh tengah mempersiapkan sebuah partai politik untuk bisa ikut bertarung pada Pemilu 2014. Partai tersebut adalah Partai Kedaulatan.

"Saya sengaja tidak pilih partai yang terlalu besar, biar tidak terkait masalah," katanya.

Ditegaskan Rizal Ramli yang beberapa hari lalu didaulat oleh kepala desa dan perangkat desa se-Nusantara sebagai capres alternatif, Partai Kedaulatan bukanlah partai biasa, melainkan partai pergerakan.

Pengalaman pemilu yang lalu, Partai Kedaulatan berhasil menempatkan 100 anggota DPRD di tingkat satu dan dua. Lewat partai inilah agenda-agenda perubahan akan dilaksanakan dan memberi jawaban atas ketidakmampuan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

"Kita ingin perubahan. Supaya politik benar-benar amanah kita akan besarkan Partai Kedaulatan," imbuhnya.

Di lain pihak, lanjut mantan menko perekonomian dan menteri keuangan itu, langkah-langkah untuk menggugat syarat capres juga tengah disiapkan. Pengacara kondang Adnan Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis dan Taufik Basari siap membantu gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi agar president treshold diturunkan dari 20 persen suara parlemen.

"Kita minta president treshold sama dengan parliamentary treshold. Sehingga rakyat punya banyak pilihan tentang siapa presiden yang layak. Dengan begitu partai-partai besar juga akan kehilangan bargaining powernya, tidak lagi bisa menjual kendaraan partai untuk kepentingan oportunis," tandasnya. [arp]