Pemerintah menegaskan berada pada barisan yang sama dengan seluruh komponen masyarakat dalam merasakan keprihatinan atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa saat menerima rombongan pengurus pusat Majelis Ulama Indonesia di kantornya, jalan Pejambon, No. 6, Jakarta Pusat, tadi siang (Jumat, 3/8).
Rombongan Majelis Ulama dipimpin oleh KH. Ma’ruf Amin. Turut mendampingi KH. Muhyiddin Junaidi, Dr. Amirsyah Tambunan, Prof. Dr. Amany Lubis, Dr. Saleh Daulay, H. M. Natsir Jubaidi, dan Hj. Machsanah Asnawi. Sementara Menlu Marty didampingi oleh Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Yuri Octavian Thamrin, Dirjen Multilateral Hasan Kleib, Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Abdurrahman M. Fachir dan sejumlah pejabat Kemenlu lainnya.
Menteri Marty mengakui pihaknya memang agak sedikit lambat dalam melakukan sosialisasi terhadap langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah, sehingga banyak yang menilai bahwa pemerintah lambat dalam melakukan langkah-langkah yang diperlukan.
Diakui Marty juga, dalam pertemuan itu, posisi Kemenlu memang agak sedikit dilematis. Di satu pihak, Kemenlu ingin mempublikasikan langkah-langkah diplomasi yang dilakukan, tetapi di sisi lain tidak semua langkah-langkah itu dapat disosialisasikan. Kemenlu pada prinsipnya lebih mengedepankan hasil dari pada publikasi.
Secara umum, Marty menjelaskan tiga langkah yang telah dilakukan pemerintah terkait tragedi kemanusiaan Rohingya. Pada tingkat bilateral, pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar terjadi stabilitas politik di Myanmar dan beriringan dengan itu persoalan kemanusiaan dapat dituntaskan. Dengan stabilitas politik yang baik, diharapkan aksi-aksi kekerasan juga dapat diakhiri. Utusan pemerintah Myanmar sudah pernah datang ke Jakarta terkait dengan kedua hal tersebut.
Pada tingkat Global, pemerintah Indonesia telah membawa persoalan ini ke dewan HAM PBB. Di komite 3 PBB, pemerintah Indonesia juga mendesak agar PBB mengirimkan Special Rapporteur ke Myanmar untuk melihat kondisi objektif yang terjadi di Myanmar. Memang ada sedikit dilemma dalam masalah ini karena dunia international mencatat sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Apalagi belakangan ini, Indonesia dituduh memiliki raport merah dalam bidang HAM. Meski kita menolak keras atas tuduhan itu, tetapi sedikit banyaknya berpengaruh terhadap upaya-upaya diplomasi kita di tingkat global.
Pemerintah RI telah bekerjasama dengan UNHCR untuk menangani pengungsi-pengungsi Myanmar yang ada di Indonesia. Pemerintah bersama-sama UNHCR akan memperlakukan para pengungsi tersebut dengan baik. Saat ini betul ada sejumlah 394 orang pengungsi asal Myanmar di Indonesia.
Sementara itu, seperti diinformasikan Saleh Daulay, Kemenlu dalam pertemuan itu juga menyampaikan, tanggal 14-15 Agustus mendatang, OKI akan melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang akan berlangsung di Jeddah Arab Saudi. Indonesia akan serius membahas kekerasan yang dialami umat Islam Rohingya, Myanmar. Menlu marty menegaskan, bantuan terhadap suku Rohingya tidak cukup hanya dengan pernyataan mengutuk. Indonesia akan melakukan lebih jauh dari itu seperti pengalaman Indonesia dalam melakukan upaya-upaya perdamaian di negara-negara minoritas Muslim lainnya seperti Thailand, Filipina, China, dan lain-lain.
Marty Natalegawa mengakui bahwa pada tingkat regional, negara-negara Asean belum membicarakan masalah Rohingya secara khusus. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akan berupaya membawa masalah ini ke Asean agar semua negara di wilayah ini memiliki tanggung jawab bersama atas krisis kemanusiaan ini. Ia mengimbau agar relawan-relawan yang membawa bantuan untuk suku Rohingya dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan Kemenlu. Kemenlu siap memberikan bantuan maksimal agar bantuan tersebut bisa sampai dan didistribusikan secara baik kepada para pengungsi.
Marty menyambut baik usulan MUI agar pemerintah Indonesia ikut mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya. Usulan tersebut akan ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah setelah berkordinasi dengan berbagai instansi pemerintah yang terkait. Marty mengimbau agar konflik dan krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar tidak dilokalisir kepada isu-isu SARA. Jangan sampai krisis ini menyebabkan ketidakharmonisan di kalangan umat beragama di Indonesia.
[dem]
