Berita

Abdelilah Benkirane

Dunia

Partai Islam Diminta Bentuk Pemerintahan

Mantan Wartawan Jadi Perdana Menteri
RABU, 30 NOVEMBER 2011 | 08:09 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Partai Keadilan dan Pembangunan (PKP) diminta untuk segera membentuk pemerintahan setelah memenangkan pemilihan umum yang digelar Kerajaan Maroko hari Jumat pekan lalu (25/11). Permintaan itu disampaikan Raja Muhammad VI setelah menunjuk Sekjen PKP Abdelilah Benkirane sebagai perdana menteri.

Pemilihan umum ini digelar hanya lima bulan setelah Maroko mengamandemen konsitusi pada Juli lalu. Salah satu pasal dalam konstitusi baru Maroko itu menyebutkan perdana menteri ditunjuk Raja dari partai yang menang dalam pemilihan umum.

PKP berhasil menguasai 107 dari 395 kursi yang diperebutkan dalam pemilihan umum. Kendati memenangkan pemilihan umum dan Benkirane ditetapkan sebagai perdana menteri, namun kelihatannya PKP harus membentuk pemerintahan koalisi.

Benkirane adalah mantan pemimpin redaksi tiga koran di Maroko. Ayah dari enam orang anak ini memimpin PKP sejak tahun 2008. PKP mulai ikut dalam pemilihan umum sejak 1997 dan meraih sembilan kursi. Lalu dalam pemilihan umum 2002 jumlah kursi partai itu meningkat tajam menjadi 42 kursi. Dalam pemilihan umum 2007 PKP hanya menambah empat kursi menjadi 46.

Dosen senior pakar Timur Tengah dari University of Exeter, Inggris, Lise Storm, mengatakan, kemenangan PKP ini adalah buah dari progresivitas yang tidak diantisipasi oleh partai manapun.

Namun, kemenangan partai Islam ini sudah diperkirakan banyak orang Maroko, termasuk dari kalangan pemerintah, jauh sebelum pemilihan umum digelar. [guh]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya