Berita

Kehabisan Kata-kata, Tokoh Lintas Agama Ajak Rakyat Akhiri Keprihatinan

SELASA, 18 OKTOBER 2011 | 15:50 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Kelompok tokoh lintas agama menyampaikan surat terbuka kepada rakyat yang lagi-lagi menyatakan keprihatinan mereka atas terpuruknya kehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang. Bahkan keprihatinan mereka kali ini jauh mendalam dan mendasar.

"Surat Terbuka Kepada Rakyat dari Tokoh-tokoh Lintas Agama", dibacakan di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/10).

Barisan tokoh agama itu terdiri dari Ahmad Syafii Maarif, KH. Salahuddin Wahid, Mgr. Martinus D. Situmorang, Pdt. Andreas Yewangoe, Bikhu Sri Panyavaro Mahathera, Ida Pedande Sebali Tianyar Arimbawa, Haksu Thjie Tjai Ing Xueshi, Prof. Frans Magnis Suseno, SJ, Djohan Effendi, Azyumardi Azra dan Abdul Mu'ti. Sebelumnya, bersama puluhan masyarakat lainnya, para tokoh melakukan aksi jalan kaki dari kantor Konferensi Waligereja Indonesia, Menteng.


Para tokoh agama mengaku sangat mengapresiasi dan menghargai rakyat yang telah bekerja keras, mengembangkan solidaritas, serta terus kreatif untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Dan mereka mengajak rakyat dan semua pihak terus bekerjasama untuk segera mengakhiri situasi yang memprihatinkan sesuai semangat konstitusi.

Diakui oleh para tokoh agama bahwa sudah cukup lama Presiden dan berbagai tokoh nasional menyatakan berada di garis depan untuk memberantas korupsi. Tetapi ternyata korupsi politik tetap merajalela. Gurita korupsi dari hulu ke hilir melibatkan pejabat kementerian, anggota DPR, para penegak hukum, partai politik, dan pengusaha.

Akibatnya, sebagian besar rakyat Indonesia mengalami biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan bahan pokok sehari-hari yang semakin berat. Rasa aman dan damai terasa semakin jauh di tengah tingginya pelanggaran HAM dan kebebasan beribadah, kekerasan, pengrusakan lingkungan hidup, dan hukum yang tidak berdaulat.

Menurut mereka, sangatlah tidak mungkin jika Presiden SBY tidak mengetahui perihal tersebut. Dan merupakan hal yang sulit dimengerti oleh pikiran rakyat jika Presiden tidak tahu bagaimana menghentikannya.

Mereka juga mengatakan, sulit sekali menemukan nilai-nilai unggul kepemimpinan yang akan secara nyata memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyebab utamanya adalah kepemimpinan nasional yang lemah. Akibatnya, tidak ada permasalahan fundamental bangsa dan negara yang berhasil diselesaikan secara tuntas.

Namun, para tokoh agama pun menyadari ada upaya-upaya untuk mempermasalahkan pernyataan moral mereka dan dituduh sebagai penyebab terjadinya tindakan kekerasan atau konflik. Tapi mereka memastikan akan tetap melaksanakan tugas-tugas keagamaan dan pendidikan umat sebaik-baiknya.

"Namun, dalam hal menyikapi kepemimpinan saat ini, kami ingin menyatakan bahwa kami seperti telah kehabisan kata-kata yang dapat disampaikan sebagai bentuk imbauan moral," demikian isi surat yang dibacakan secara bergiliran di Tugu Proklamasi.[ald]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya