Berita

polisario/ist

Dunia

Mantan Petinggi Polisario Minta UNHCR Hentikan Kejahatan di Tindouf

SELASA, 27 SEPTEMBER 2011 | 10:24 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Kejahatan kemanusiaan terus terjadi di kamp Tindouf, di wilayah Aljazair, yang dikuasai kelompok Polisario.

Pengakuan ini disampaikan mantan pejabat Polisario, Zighem Bayat, yang pekan lalu memberikan kesaksian dalam sidang yang digelar Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) di Jenewa.

Sangat menyedihkan, ujar Zighem, Tindouf menjadi salah satu tempat pelanggaran HAM sementara komunitas internasional tidak hadir untuk memberikan perlindungan terhadap penghungi kamp yang menjadi korban.

Tindouf adalah sebuah kamp yang didirikan di era 1970an di wilayah Aljazair dekat dengan perbatasan Maroko. Di masa itu segelintir orang dari wilayah selatan Maroko yang baru lepas dari pendudukan Spanyol mendirikan Polisario dan mengklaim kemerdekaan Sahara Barat.

Banyak laporan yang disampaikan berbagai media maupun lembaga internasional belakangan ini yang membongkar praktik pelanggaran HAM di Tindouf dan sikap rezim Polisario yang tak tergantikan sejak 1970an.

Zighem meminta agar UNHCR menggunakan kewajibannya untuk masuk ke Tindouf. Bagaimanapun juga, sebutnya lagi, praktik pelanggaran HAM di Tindouf harus dihentikan.

Sebagai mantan pejabat Polisario, Zighem mengaku bahwa dirinya menyaksikan sendiri bagaimana penindasan itu terjadi. Penghuni kamp sesungguhnya dimasukkan secara paksa ke dalam kamp dan dilarang kembali ke kampung halaman mereka. Penghuni kamp juga kerap ditakut-takuti dengan cerita yang tidak benar mengenai Kerajaan Maroko.

Dia juga mengecam Polisario yang menolak sensus UNHCR untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah pengungsi. [guh]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya