Berita

polisario/ist

Dunia

Mantan Petinggi Polisario Minta UNHCR Hentikan Kejahatan di Tindouf

SELASA, 27 SEPTEMBER 2011 | 10:24 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Kejahatan kemanusiaan terus terjadi di kamp Tindouf, di wilayah Aljazair, yang dikuasai kelompok Polisario.

Pengakuan ini disampaikan mantan pejabat Polisario, Zighem Bayat, yang pekan lalu memberikan kesaksian dalam sidang yang digelar Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) di Jenewa.

Sangat menyedihkan, ujar Zighem, Tindouf menjadi salah satu tempat pelanggaran HAM sementara komunitas internasional tidak hadir untuk memberikan perlindungan terhadap penghungi kamp yang menjadi korban.

Tindouf adalah sebuah kamp yang didirikan di era 1970an di wilayah Aljazair dekat dengan perbatasan Maroko. Di masa itu segelintir orang dari wilayah selatan Maroko yang baru lepas dari pendudukan Spanyol mendirikan Polisario dan mengklaim kemerdekaan Sahara Barat.

Banyak laporan yang disampaikan berbagai media maupun lembaga internasional belakangan ini yang membongkar praktik pelanggaran HAM di Tindouf dan sikap rezim Polisario yang tak tergantikan sejak 1970an.

Zighem meminta agar UNHCR menggunakan kewajibannya untuk masuk ke Tindouf. Bagaimanapun juga, sebutnya lagi, praktik pelanggaran HAM di Tindouf harus dihentikan.

Sebagai mantan pejabat Polisario, Zighem mengaku bahwa dirinya menyaksikan sendiri bagaimana penindasan itu terjadi. Penghuni kamp sesungguhnya dimasukkan secara paksa ke dalam kamp dan dilarang kembali ke kampung halaman mereka. Penghuni kamp juga kerap ditakut-takuti dengan cerita yang tidak benar mengenai Kerajaan Maroko.

Dia juga mengecam Polisario yang menolak sensus UNHCR untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah pengungsi. [guh]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya