RMOL. Partai Demokrat seharusnya tak memberi ampun pada siapapun elit partai yang oleh publik diduga kuat terlibat dalam kasus suap Sesmenpora.
Menurut Pengamat Kebijakan Publik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, Partai Demokrat seharusnya reaktif terhadap hasil survei terbaru oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan tren penurunan suara partai akibat kasus suap Sesmenpora.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat sudah mengambil tindakan dengan memecat Nazaruddin sebagai bendahara umum. Namun, menurut Siti, tindakan demikian tidak cukup untuk meyakinkan masyarakat akan komitmen Partai Demokrat pada kasus antikorupsi. Seharusnya, semuanya dibenahi agar kesan pembiaran tak muncul.
“Evaluasi kabinet dan kinerja menteri itu harus dilakukan. Yang terindikasi terlibat kasus korupsi itu harusnya tidak ada ampun karena bisa membatalkan perjuangan antikorupsi SBY dan Partai Demokrat sejak awal,†kata Siti di Jakarta (Rabu, 15/6).
Dia melanjutkan, seharusnya Partai Demokrat belajar dari pengalaman PDIP dan Partai Golkar yang selalu kesulitan untuk menaikkan suara di dua pemilu terakhir hanya karena ada sejumlah elitnya yang pernah diberitakan terkait kasus korupsi dan perbuatan amoral.
Berdasarkan survei periode Juni 2011 yang dirilis minggu lalu oleh LSI, Publik meyakini ada tiga elit partai yang terlibat. Menurut hasil survei, sebanyak 53,7 persen responden meyakini mantan bendahara umum partai Nazaruddin terlibat dalam kasus tersebut, 40,2 persen responden meyakini Menteri pemuda dan olah raga Andi Mallarangeng terlibat dan 33,5 persen percaya anggota DPR Angelina Sondakh terlibat. Survei yang dilakukan pada 1-7 Juni 2011 pada 1.200 responden di 33 provinsi, 42,4 persen responden menjadikan kasus korupsi di Kemenpora menjadi pertimbangan untuk memilih Demokrat di Pemilu mendatang.
“Apa ketiganya mau dipelihara terus oleh partai? Kalau dibiarkan ini akan bisa menjadi pembenaran bahwa Demokrat memang menjadi bungker koruptor yang ujungnya bisa berpengaruh pada semakin menurunnya suara partai,†ucap Siti Zuhro.
Siti Zuhro mengatakan wajar bagi publik untuk percaya bahwa Nazaruddin dan Andi Malarangeng benar-benar terlibat dalam kasus suap sesmenpora.Untuk Nazaruddin, publik pasti bertanya alasannya melarikan diri ke Singapura setelah kasusnya mencuat deras di publik. “Kalau dia tak salah, harusnya dia segera menghadapi KPK,†ucap Siti.
Sementara tentang keterlibatan Andi Mallarangeng, Sesmenpora Wafid Muharram yang tertangkap tangan menerima uang secara jelas mengatakan uang itu sebenarnya untuk dana talangan pelaksanaan Sea Games. “Tidak masuk akal kalau Andi Mallarangeng tak tahu soal keputusan itu. Seorang sekretaris kementerian pasti lapor dan mendapat endorsement dari si menteri,†kata Siti.
Dia melanjutkan seharusnya Andi Malarangeng sudah mengundurkan diri karena terbukti tak mampu memimpin kementerian dengan benar dan membiarkan kasus suap itu terjadi. “Karena dia tak mau mundur secara ksatria, Presiden SBY harus tegas untuk mengatakan bahwa kamu sudah tak dukung apa yang saya kibarkan selama ini,†kata Siti.
Sementara itu, Peneliti politik ICW Abdullah Dahlan mengatakan riset LSI tersebut bisa dilihat dari dua kacamata yakni politik dan hukum. Secara politik, hasil survei seharusnya dilihat sebagai dorongan agar Partai Demokrat konsisten menjalankan agenda antikorupsi. Yang terlihat sekarang ini adalah mereka hanya terlihat setengah hati menjalankan agenda tersebut.
“Harusnya beberapa pihak yang diduga terlibat dengan menggunakan AD/ART partai, dinon-aktifkan. Setidaknya dengan dinonaktifkan, penyidik KPK bisa lebih objektif menyidik mereka,†ucap Abdullah.
Sementara dari kacamata hukum, kata dia, hasil riset tersebut harus dilihat sebagai keharusan untuk memperdalam dugaan keterlibatan ketiga elit partai Demokrat itu. “Tanpa hasil survei sebenarnya sudah jelas penegak hukum harus memperdalam dugaan keterlibatan ketiga elit itu,†tambah Abdullah.
[dem]
