Pengalihan Saham di Blok WMO Kembali Digugat Akal Sehat

RMOL. Pengalihan saham di Blok West Madura Offshore (WMO) dinilai tidak wajar karena itu harus diinvestigasi.

Kontrak Blok West Madura diteken pada 7 Mei 1981 dengan porsi kepemilikan saham PT Pertamina Persero 50 persen, Kodeco Energy Co Ltd 25 persen, dan China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) Madura Ltd 25 persen.

Kontrak berakhir pada 6 Mei mendatang. Namun, sebelum kontrak habis, Kodeco mengalihkan separuh sahamnya ke PT Sinergindo Citra Harapan. Begitu pun CNOOC, yang menyerahkan setengah saham ke Pure Link Investment Ltd. Komposisi kepemilikan berubah menjadi Pertamina 50 persen, Kodeco 12,5 persen, CNOOC 12,5 persen, Sinergindo 12,5 persen, dan Pure Link 12,5 persen.

Dalam keterangan pers yang diterima Rakyat Merdeka Online (Sabtu, 30/4) Madjid Politika Universitas Paramadina,  kelompok yang fokus pada isu politik kebangsaan, meminta pemerintah tidak dengan mudah menyetujui pengalihan saham yang dilakukan dua investor asing kepada dua perusahaan lokal.

"Pemerintah sebaiknya menyerahkan pengelolaan Blok WMO kepada PT Pertamina (Persero) 100 persen. Sebab, pemerintah membutuhkan investor hulu migas dan perusahaan yang benar-benar berpengalaman serta kredibel," terang koordinator Madjid Politika, Abdurahman, dalam pernyataan tertulisnya.    .

Pengalihan separuh saham Kodeco dan CNOOC harus diinvestigasi karena ada dugaan KKN. Apapun alasannya, lanjutnya, akal sehat pasti menolak pengalihan separuh saham di tengah kontrak akan berakhir. Dan dalam konteks bisnis, investor tidak mungkin mau membeli saham di mana masa kontraknya hendak berakhir.

Madjid Politikia menduga, ada upaya pengkerdilan peran Pertamina yang sejatinya difungsikan untuk menaikkan pendapatan negara. Pertamina malah dibonsai dan tidak diberi ruang untuk berkreasi dan berinovasi atau dianak-tirikan, bahkan tidak dianggap. Ini membuktikan bahwa ada permainan politik yang tidak sehat yang sejatinya harus ditanggapi secara serius oleh pemerintah

"Jika terbukti ada penyelewengan hukum terkait pelepasan separuh saham Kodeco dan CNOOC, siapa pun yang terkait harus dihukum berdasarkan UU yang berlaku," imbuh Abdurahman.

Madjid Politika prihatin karena di tengah negara lain yang mati-matian mempertahankan national interest bangsa, baik melalui politik kebijakan luar negeri yang damai atau melalui praktek kekerasan, pemerintah Indonesia terkesan tidak mempedulikan national interest bangsa Indonesia dan lebih mendahulukan kepentingan pribadi,kelompok dan golongan.[ald]