Berita

RADIKALISASI

Presiden Instruksikan Tokoh Agama Sampai Kepala Desa Aktif dan Efektif

KAMIS, 28 APRIL 2011 | 11:18 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Presiden mengajak para pimpinan daerah lebih serius mewaspadai gerakan radikalisasi bermotif agama dan ideologi.

"Radikalisasinya yang salah, bukan agamanya. Kalau ini kita biarkan juga akan mengancam karakter rakyat kita, kantong masyarakat kita, elemen generasi muda kita dibikin radikal, menyukai kekerasan, melawan hukum," tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berpidato dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) 2011 yang dihadiri seluruh pimpinan daerah, di Bidakara, Jakarta, beberapa saat lalu (Kamis, 28/4).

Menurut Presiden, jika radikalisasi itu dibiarkan dalam jangka panjang maka akan mengubah karakater bangsa Indonesia yang sesungguhnya penuh toleransi dan suka ketentraman.


"Generasi muda dijadikan sasaran, akhirnya jadi korban. Ini pun jangan kita biarkan. Kita tidak boleh apatis dan pasif membiarkan begitu saja," imbuh SBY.

SBY melanjutkan, jika radikalisasi berkaitan dengan agama, menodai dan merusak ajaran agama, dia meminta para pemuka agama berperan aktif untuk lakukan pelurusan agar umat beragama di Indonesia menjalankan ajaran agamanya dengan benar.

Namun, jika berkaitan dengan ideologi, apalagi mengancam empat pilar Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, SBY menyerukan semua elemen bangsa bertanggungjawab mengemban tugas secara bersama untuk hentikan ancaman itu.

"Secara khsusus saya instruksikan kepada para Bupati dan Walikota untuk berperan secara aktif dengan kepemimpnan yang efektif. Mengapa? Saudaralah para Bupati dan Walikota dan dibantu Camat dan Kepala Desa yang paling tahu denyut nadi masyarakat dan keganjilan-keganjilan masyarakat kita, 7x24 jam, tujuh hari seminggu," paparnya.[ald]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

UPDATE

Persib Naik Peringkat Usai Tahan Imbang Dewa United

Senin, 12 Oktober 2026 | 02:20

Menata Kembali Pendidikan Kita

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:58

Koperasi di Bima Sukses Produksi Garam Merah Putih

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:35

Golkar Perkenalkan Sistem Dapil Nasional, Begini Penjelasannya

Senin, 12 Oktober 2026 | 01:15

Dua Tahun Prabowo-Gibran: Paradoks Kebijakan Pertahanan Negara

Senin, 12 Oktober 2026 | 00:48

Baintelkam Polri Alami Perombakan di Era Suyudi

Senin, 12 Oktober 2026 | 00:20

Taruna Merah Putih Gelar Taman Talks Kupas Masa Depan Kerja di Era AI

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:45

Polemik Revitalisasi Taman Coatesville, Warga Protes Bangunan 480 Meter Persegi

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:33

Pangandaran Run 2026 Rajut Kebersamaan TNI dan Rakyat

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:18

Manggala Agni Turun Tangan Padamkan Karhutla yang Mendekati Permukiman

Minggu, 11 Oktober 2026 | 23:07

Selengkapnya