RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak para menteri dan kepala daerah maupun jajaran pimpinan TNI dan Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. SBY terutama menyoroti persoalan terorisme dan radikalisme yang semakin mekar di Indonesia.
Sebelumnya, dia mengingatkan bahwa Indonesia masa kini adalah Indonesia yang sungguh menghormati dan menjalankan demokrasi. Indonesia tidak lagi dipandang sebagai negara yang jalankan sistem politik otoritarian atau paling tidak semi otoritarian.
"Dulu kebebasan dan hak asasi manusia itu dipandang belum dapat tempat layak. Sekarang kebebasan dan hak asasi manusia itu sungguh dijamin termasuk kebebasan berserikat dan berkumpul, termasuk pula ruang bagi protes dan ekspresi politik dari masyarakat," ujar Presiden dalam pengantarnya pada rapat yang dihadiri seluruh anggota Kabinet, Kepala Daerah, dan jajaran pimpinan TNI dan Polri di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/4).
SBY meneruskan, dengan tumbuh kembang demokrasi dan HAM yang menjadi karakteristik negara demokrasi, bukan berarti penegakan hukum dan keamanan masyarakat tidak penting.
"Bukan berarti ketertiban tidak penting. Tidak berarti pemerintah boleh lemah, tidak berarti TNI Polri tidak boleh lakukan langkah tepat dan responsif untuk tegas tegakkan UU," tegas SBY.
Menurut SBY, apa yang bisa disaksikan hari-hari belakangan ini adalah pemerintah, TNI dan Polri telah diberikan peringatan berkaitan dengan situasi keamanan dan ketertiban publik.
"Mengapa saya katakan kita diberi peringatan? Karena beberapa kali terjadi kekerasan horisontal yang sebabkan korban dan kerusakan. Masih terjadi aksi-aksi terorisme dan juga nampak ada gejala terjadi radikalisasi," ujar SBY.
"Radikalisme kita jumpai di seluruh negeri ini. Kekerasan terorisme dan radikalisme kalau kita biarkan akan mengganggu keamanan dalam negeri kita, keamanan masyarakat," imbuhnya.
[ald]
