Pemerintah Bakal Dicap Tidak Patuhi Komitmen

RMOL. Banjir produk asal China telah mendesak pemerintah untuk menegosiasi ulang Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China atau CAFTA. Negosiasi ulang dilakukan karena indikasi persaingan yang tidak adil berdasarkan hasil survei Kementerian Perindustrian.

Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat mengatakan sejumlah produk dalam negeri saat ini terindikasi kritis karena dampak dari CAFTA maupun dampak dari kebijakan pemerintah.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat, Muhammad Azhari, mengatakan, pada prinsipnya yang perlu dilakukan pemerintah bersama DPR adalah penguatan daya saing.

"Kalau lakukan negosiasi ulang bukan antara kita dan China saja, bukan biletaral tapi libatkan negara Asean lain. Nanti kita bisa dianggap tidak komitmen oleh mitra kita," terangnya kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Selasa, 19/4).

Penguatan infrastruktur ekonomi, menurutnya, untuk meningkatkan daya saing. Dia menambahkan, bersama rekan-rekan Komisi VI DPR dari partai pendukung pemerintah, mereka akan mendorong program pemerintah berjalan dan konsentrasi pada penguatan anggaran program.

"Kami telah anggarkan untuk apa yang kami katakan peningkatan daya saing. Seperti produk alas kaki, garmen, ada bantuan subsidi peralatan industri, mesin tekstil dan banyak hal," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Men­perin) MS Hidayat mengatakan, pemerintah akan mengkaji ulang per­dagangan bebas dengan China.

“Tidak ada renegoisasi yang melibatkan ASEAN. Yang dila­ku­kan adalah me-review per­da­gangan secara bilateral (dengan China) karena itu dimungkinkan sec­ara protokol,” ujar Hidayat di kantor Menko Perekonomian, kemarin.[ald]