Berita

sby/ist

Mantan KASAD Nilai Langkah Presiden SBY Tanggapi WikiLeaks Salah

MINGGU, 20 MARET 2011 | 19:55 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD), Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, mengingatkan pemerintahan SBY untuk tidak menganggap remeh data-data diplomatik Kedutaan AS yang dibocorkan oleh WikiLeaks beberapa waktu lalu. Karena hal ini akan menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Tidak akan ada api kalau tidak ada asap, apalagi yang melaporkan ini intelijen AS, itu tidak main-main. Jadi pemerintah jangan hanya menganggap itu sebagai sampah," ujarnya saat diskusi bertajuk "Teror Bom dan WikiLeaks Mengguncang Negara" di Doekoen Caffee, Jakarta, Minggu (20/3).

Pemerintah, kata Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI itu, seharusnya tidak perlu sampai memberikan hak jawab kepada dua surat kabar Australia yang memberitakan data kabel-kabel kawat Kedubes AS itu. Seharusnya pemerintah memberikan jawaban kepada masyarakat bahwa bocoran laporan itu tidak benar dengan cara membuktikan, bahwa mereka tidak melakukan korupsi seperti yang dituduhkan.


"Pemerintah harus menunjukkan kepada rakyat bahwa mereka bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat, tidak korupsi. Dan yang tidak kalah penting harus menegakkan hukum supaya ada lagi wibawa dan kepercayaan di masyarakat," ujarnya.[ono]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya