RMOL. Pemerintah merencanakan pelarangan pengunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan mobil plat hitam, sebagai dampak kenaikan minyak global. APBN sudah tidak mampu lagi menanggung subsidi BBM selama ini dan akhirnya pilihan jatuh pada pembatasan BBM meskipun tidak populis.
"Tidak semua mobil berplat hitam itu adalah untuk kepentingan pribadi tetapi juga digunakan untuk keberlangsungan usaha bagi sektor usaha baik sektor usaha UKM dan usaha skala besar," terang Wakil Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Prakoso Wibowo, kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (5/1).
Sampai sejauh mana pemerintah bisa mengkontrol pengunaan
BBM subsidi hanya untuk kendaraan umum saja, akan menjadi masalah di kemudian hari. Jika sistim kontrol lemah malah akan menimbulkan korupsi gaya baru.
BBM subsidi hanya untuk kendaraan umum saja, akan menjadi masalah di kemudian hari. Jika sistim kontrol lemah malah akan menimbulkan korupsi gaya baru.
"Masalah yang lain akan timbul sudah pasti akan menciptakan inflasi dan diperkirakan inflasi akan dapat meningkat apalagi dibarengi dengan harga pangan yang terus meroket akibat
climate change," ujarnya.
Dampaknya, menyulitkan pertumbuhan ekonomi, ekonomi biaya tinggi sehingga ini akan dapat menurunkan minat investasi asing untuk masuk ke Indonesia. Kalaupun ada hanyalah investasi pada sektor migas dan investasi di pasar modal saja, sedangkan sektor manufakturing semakin tidak menarik bagi investasi luar negeri.
Disadarinya, siapapun pemerintahnya, jika dihadapkan pada situasi seperti saat ini maka mengurangi subsisdi BBM adalah solusi cepat yang diambil. Tapi sangat disesalkan kebijakan pengurangan susbsidi BBM pada APBN pun tidak banyak memberikan manfaat.
[ald]
