RMOL. Mengapa demokrasi di Indonesia tidak berjalan seiring pembangunan kemakmuran? Selain karena disetir oleh modal, kemunduran ekonomi Indonesia juga dikarenakan ketidaktahuan para pemimpin daerah soal arah ekonomi bangsa.
"Persoalan di pusat memang mazhab ekonomi, tapi soal mazhab itu tidak dimengerti oleh para pimpinan daerah. Jadi persoalannya lebih parah. Misalnya, saat mereka hendak meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) mereka berpikir pendek dengan meningkatkan pajak. Pemimpin daerah tidak paham pajak itu sebenarnya apa?" tegas Direktur Eksekutif Econit Advisory Group, Hendri Saparini, saat berdialog dengan Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Selasa, 28/12).
Hendri mengatakan, mazhab liberalisme ekonomi yang dijalankan pemerintah adalah cara untuk lepas tangan dari petanggungjawaban negara memakmurkan masyarakatnya. Dengan demokratisasi dan liberaliasasi di bidang ekonomi, pemerintah perannya semakin kecil. Misalnya, saat pemerintah pusat memutuskan meliberalisasi pendidikan.
"Saat biaya pendidikan di daerah meningkat, kepala daerah menyadari bahwa kebijakan ini sudah salah. Tapi yang hanya bisa dilakukan adalah protes pada presiden, atau alternatifnya, semaksimal mungkin pajak di daerah akan ditambah untuk kurangi biaya pendidikan, tapi dia tidak menyadari kalau itu merugikan,' jelas Hendri.
Liberalisasi ekonomi oleh pemerintah pusat itu juga yang mengakibatkan pemerintah daerah salah arah mengelola sumber daya alam (SDA)-nya. Daerah hanya mementingkan bisa mengekspor SDA asalkan mendapat ijin pemerintah pusat.
"Misalnya batubara. Kalau Pemda paham batubara itu untuk kepentingan dalam negeri maka dia akan mengontrol pertambangan tidak harus diekspor tapi digunakan untuk membangun dalam negeri dan daerah lainnya," ucap Hendri.
Hendri mengaku heran. Presiden selama ini seringkali meminta pata menterinya untuk menyontoh Republik Rakyat China dalam kebijakan ekonominya membangun negara. Tapi, apakah Presiden mengetahui bahwa kebijakan ekonomi pemerintahannya sangat berbeda dengan China?
"Sadar tidak pemerintah pusat bahwa di China untuk pembangunan infrastruktur negeri dan pendidikannya dikelola pemerintah pusat dan tidak diprivatisasi. Campur tangan pemerintah dalam pembangunan sangat besar. Sementara, pemerintah pusat disini lepas tangan dalam hal kepentingan publik," tegas Hendri.
[ald]
