Berita

Sehati dengan PKS, PPP Sesalkan Praktik Politik Sandera

RABU, 15 DESEMBER 2010 | 10:24 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Pernyataan mengejutkan datang dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Lutfi Hasan Ishaaq, kemarin. PKS berharap pada 2011, tidak ada lagi praktik-praktik "politik sandera" untuk membungkam lawan politik.

Kegelisahan PKS itu ternyata juga ditangkap oleh rekan sesama koalisi pemerintah, Partai Persatuan Pembangunan. Wakil Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy berpendapat, saat ini ada kecenderungan hukum direduksi untuk kepentingan politik, bukan untuk penegakan supremasi hukum itu sendiri.

"Ada kecenderungan politisasi hukum sekarang terjadi dan semua pihak, penguasa pada semua level, melakukan itu," tegas pria yang akrab dipanggil Romy ini saat berdialog dengan Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Rabu, 15/12).


Contoh paling mudah rawannya politisasi hukum, menurut Romy, ada pada kegiatan pemilihan daerah (Pilkada) saat masing-masing kekuatan calon kepala daerah mencari celah hukum untuk menjatuhkan lawan politiknya.

Romy melihat, fenomena politisasi hukum di daerah itu ditularkan oleh elit-elit politik di pusat kekuasaan yang melakukan praktik serupa dan kadang lebih "buas".

"Politisasi hukum itu sangat terasa tebang pilih di pusat. Akhirnya, menular ke daerah," ujarnya yang juga bertugas sebagai Sekretaris Fraksi PPP di DPR RI.

Sebelumnya, Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq kepada wartawan di gedung DPR, Selasa (14/12), sudah melontarkan pernyataan yang senada.

"Kami berharap tahun 2011, perpolitikan menjadi lebih baik dan tidak ada lagi politik sandera," katanya.
 
Pernyataan Lutfi menanggapi nuansa kasus-kasus hukum saat ini tengah diarahkan untuk menyudutkan tokoh Parpol tertentu dan akan terus dimainkan untuk membungkam lawan politik.

Lutfi juga berharap, agar Parpol pendukung pemerintah yang tergabung dalam Setgab tetap solid dan bisa mengkonsolidasikan langkah-langkah Setgab sesuai dengan kesepakatan koalisi.

"Saya berharap, semua bisa berjalan dengan baik. Parpol pendukung pemerintah bisa mengkonsolidasikan langkah-langkah Setgab, sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan dalam berkoalisi. Dan seluruh lontaran dan manuver di luar koalisi bisa ditampung bila sesuai," kata Lutfi lagi. [ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

Suahasil Puji Bea Cukai Setelah Purbaya Tersingkir, Ada Apa Nih?

Minggu, 20 September 2026 | 19:41

Tim Qonun Asasi Sebut Wacana Muktamar Ulang NU Tak Punya Dasar

Minggu, 20 September 2026 | 19:29

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Rusia Gelar Pemilu Parlemen di Wilayah Ukraina yang Diduduki

Minggu, 20 September 2026 | 18:48

Negosiasi dengan Houthi, Solusi Arab Saudi

Minggu, 20 September 2026 | 18:43

Datangi Pospera, Ratusan Warga Minta Turunkan Desil

Minggu, 20 September 2026 | 18:18

Honor Play 11 Resmi Meluncur, Bawa Baterai Jumbo 8.300 mAh

Minggu, 20 September 2026 | 18:06

Timur Tengah Memanas, Trump Cepat-cepat Tinggalkan Camp David

Minggu, 20 September 2026 | 17:50

Apa Itu Perairan Masalembo yang Dijuluki Segitiga Bermuda Indonesia?

Minggu, 20 September 2026 | 17:50

BNI dan Unpad Perkuat Ekosistem Kampus melalui Layanan Digital Terintegrasi

Minggu, 20 September 2026 | 17:28

Selengkapnya