Berita

Sehati dengan PKS, PPP Sesalkan Praktik Politik Sandera

RABU, 15 DESEMBER 2010 | 10:24 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Pernyataan mengejutkan datang dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Lutfi Hasan Ishaaq, kemarin. PKS berharap pada 2011, tidak ada lagi praktik-praktik "politik sandera" untuk membungkam lawan politik.

Kegelisahan PKS itu ternyata juga ditangkap oleh rekan sesama koalisi pemerintah, Partai Persatuan Pembangunan. Wakil Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy berpendapat, saat ini ada kecenderungan hukum direduksi untuk kepentingan politik, bukan untuk penegakan supremasi hukum itu sendiri.

"Ada kecenderungan politisasi hukum sekarang terjadi dan semua pihak, penguasa pada semua level, melakukan itu," tegas pria yang akrab dipanggil Romy ini saat berdialog dengan Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Rabu, 15/12).


Contoh paling mudah rawannya politisasi hukum, menurut Romy, ada pada kegiatan pemilihan daerah (Pilkada) saat masing-masing kekuatan calon kepala daerah mencari celah hukum untuk menjatuhkan lawan politiknya.

Romy melihat, fenomena politisasi hukum di daerah itu ditularkan oleh elit-elit politik di pusat kekuasaan yang melakukan praktik serupa dan kadang lebih "buas".

"Politisasi hukum itu sangat terasa tebang pilih di pusat. Akhirnya, menular ke daerah," ujarnya yang juga bertugas sebagai Sekretaris Fraksi PPP di DPR RI.

Sebelumnya, Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq kepada wartawan di gedung DPR, Selasa (14/12), sudah melontarkan pernyataan yang senada.

"Kami berharap tahun 2011, perpolitikan menjadi lebih baik dan tidak ada lagi politik sandera," katanya.
 
Pernyataan Lutfi menanggapi nuansa kasus-kasus hukum saat ini tengah diarahkan untuk menyudutkan tokoh Parpol tertentu dan akan terus dimainkan untuk membungkam lawan politik.

Lutfi juga berharap, agar Parpol pendukung pemerintah yang tergabung dalam Setgab tetap solid dan bisa mengkonsolidasikan langkah-langkah Setgab sesuai dengan kesepakatan koalisi.

"Saya berharap, semua bisa berjalan dengan baik. Parpol pendukung pemerintah bisa mengkonsolidasikan langkah-langkah Setgab, sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan dalam berkoalisi. Dan seluruh lontaran dan manuver di luar koalisi bisa ditampung bila sesuai," kata Lutfi lagi. [ald]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Menelusuri Perjalanan Baru Vision dalam Serial VisionQuest

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:29

Usai Mandek, Harga Emas Antam Langsung Anjlok Hari Ini

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:22

Polisi Rilis 13 Korban Ledakan Pertokoan Pasar Cimanggis Tangsel

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:17

COP31 Jadi Momentum Prabowo Percepat Transisi Energi

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:08

PM Baru Maroko Temui Raja, Bahas Pembentukan Pemerintahan Baru

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:03

Pertamina Kerahkan Armada Tambahan dan Terminal 24 Jam untuk Normalisasi BBM di Bal

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:54

4,4 Juta Sertifikat Halal Terbit Jelang Batas Akhir, Didominasi UMKM

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:46

Pengamat Dorong Percepatan Jargas dan CNG untuk Tekan Impor LPG

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:42

Rupiah Nyaris Tembus Rp18.000 per Dolar AS, BI Langsung Buka Suara

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:38

Badai PHK Melanda Netflix Saat Pertumbuhan Melambat

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:27

Selengkapnya