Berita

timur pradopo/ist

Regenerasi Mandek, Presiden Didesak Tegur Timur

SELASA, 07 DESEMBER 2010 | 13:02 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Dua bulan Jenderal Timur Pradopo menjabat Kapolri, tiga jabatan strategis di Mabes Polri dibiarkannya kosong.

Jabatan pertama adalah Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) yang ditinggalkan Timur Pradopo setelah dirinya ditunjuk Presiden dan dilantik menjadi Kapolri pengganti Jenderal Bambang Hendarso Danuri.

"Jabatan Kabaharkam masih dirangkap oleh Kapolri," ujar Koordinator Presidium Indonesia Police Watch, Neta Pane, kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Selasa, 7/12).


Jabatan kedua adalah jabatan Asisten SDM Mabes Polri, yang dulunya bernama Deputi SDM Mabes Polri. Jabatan ini termasuk strategis karena berfungsi untuk penempatan kader-kader terbaik Polri.

"Pejabatnya Irjen Edy Sunarno sudah pensiun sejak 8 November," ungkap Neta.

Menjadi masalah cukup serius, bila jabatan Deputi SDM dibiarkan tanpa penghuni, karena akan berdampak pada kemacetan birokrasi.

"Karena Deputi SDM itu belum diganti, nanti kalau terjadi mutasi yang harus diteken Deputi SDM, akan ada pejabat baru, jadinya Kapolri yang harus tangani langsung. Itu kan lucu," terangnya

Kemudian, jabatan ketiga yang kosong adalah Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi. Irjen Ade Rahardja sudah tidak aktif di KPK sejak bulan Juli lalu. Dan sepengatahuan IPW, belum ada persetujuan Mabes Polri untuk memperpanjang masa jabatan Ade.

"Tiga jabatan ini yang dibiarkan oleh kosong Timur Pradopo. Bagaimana mau profesional? Itu ketiga jabatan strategis untuk diisi perwira terbaik Polri," kata Neta.

Karena berlarut-larutnya mutasi itu, IPW mendeksa Komisi III DPR yang membidangi hukum dan Presiden RI, melakukan teguran keras kepada Kapolri.

"Sudah banyak sekali masukan yang masuk ke IPW berkaitan kasus ini, dan salah satunya meminta kami mengangkat kasus ini. Ada keresahan di internal Polri karena regenerasi mandek," ujarnya.[ald]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Menelusuri Perjalanan Baru Vision dalam Serial VisionQuest

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:29

Usai Mandek, Harga Emas Antam Langsung Anjlok Hari Ini

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:22

Polisi Rilis 13 Korban Ledakan Pertokoan Pasar Cimanggis Tangsel

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:17

COP31 Jadi Momentum Prabowo Percepat Transisi Energi

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:08

PM Baru Maroko Temui Raja, Bahas Pembentukan Pemerintahan Baru

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:03

Pertamina Kerahkan Armada Tambahan dan Terminal 24 Jam untuk Normalisasi BBM di Bal

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:54

4,4 Juta Sertifikat Halal Terbit Jelang Batas Akhir, Didominasi UMKM

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:46

Pengamat Dorong Percepatan Jargas dan CNG untuk Tekan Impor LPG

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:42

Rupiah Nyaris Tembus Rp18.000 per Dolar AS, BI Langsung Buka Suara

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:38

Badai PHK Melanda Netflix Saat Pertumbuhan Melambat

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:27

Selengkapnya