RMOL. Pengakuan Mabes Polri atas kelalaian memberikan keistimewaan buat terdakwa kasus pengemplangan pajak, Gayus Tambunan, tidak cukup hanya direspons dengan mengganti Kepala dan petugas Rutan.
Gayus adalah aktor kunci yang mampu membuka jejaring mafia pajak, karena itu dugaan banyak pihak yang mengaitkan kepergian Gayus dalam rangka melakukan negosiasi dengan pihak tertentu harus diinvestigasi.
"Saya mendukung agar kasus Gayus disupervisi, atau bahkan diambil alih oleh KPK. Meskipun kredibilitas pimpinan KPK sedang dipertaruhkan dengan banyak peristiwa, tapi sistem dan kinerja KPK di tingkat operasional jauh lebih menjamin dibanding di institusi Kepolisian," ujar Badan Pekerja Setara Institute, Hendardi, dalam pernyataan pers kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Rabu, 10/11).
Jika benar Gayus sempat bepergian ke Bali untuk menonton pertandingan tenis internasional, maka bukan cuma tamparan bagi Kapolri baru, Timur Pradopo, tapi juga sekaligus menegaskan bahwa institusi Polri turut bermain atau bahkan menjadi salah satu pemain dalam kasus-kasus perpajakan.
Privilege (keistimewaan) bagi Gayus pasti berhubungan erat dengan kasus yang sedang dihadapinya.
Oleh karena itu, Setara Institute mendesak agar DPR RI memanggil Kapolri untuk dimintai tanggung jawabnya. Tingkat ketidakpercayaan publik pada institusi penegak hukum nyaris di titik nadir ketika sepanjang 2009-2010 berbagai anomali penegakan hukum itu terjadi, termasuk peristiwa Gayus.
"Jika sudah ditangkap, lalu Polri main-main, publik semakin frustasi dan hilang kepercayaannya pada aparat hukum," tutup Hendardi.
[ald]
