Berita

ilustrasi

Inilah Sebab Ketidakbecusan Pemerintah Atasi Konflik Akar Rumput Versi Sonny

SELASA, 19 OKTOBER 2010 | 09:52 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Salah satu sebab ketidakbecusan pemerintah mengantisipasi berbagai bentuk konflik di tengah-tengah masyarakat saat ini, adalah karena lemahnya pengawasan terhadap dinamika penduduk.

“Informasi dan data tentang dinamika penduduk seharusnya digunakan pemerintah untuk mendeteksi potensi konflik,” kata pakar demografi dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia, DR Sonny Harry Harmadi di Jakarta kepada Rakyat Merdeka Online (19/10).

Dinamika penduduk adalah kondisi dimana terjadi perubahan struktur, pertumbuhan, dan distribusi penduduk dari waktu ke waktu. Dinamika ini terjadi karena tiga hal yaitu, kelahiran, kematian, dan migrasi.

Apa kaitan perubahan struktur penduduk dengan konflik?

Potensi konflik di daerah yang mayoritas didominasi penduduk usia balita tentu akan berbeda dengan potensi konflik di daerah yang didominasi penduduk usia kerja.

Selain itu, potensi konflik juga terkait dengan keberagaman penduduk menurut karakteristik sosial, budaya, maupun ekonomi.

Keberagaman dalam struktur penduduk merupakan hal yang lumrah.

“Tapi kalau pemerintah tidak mampu mengantisipasi dampak negatif keberagaman itu, maka potensi konflik akan jadi kenyataan,” papar Sonny.

Lalu apa kaitan pertumbuhan penduduk dengan konflik?

Penduduk yang terus bertambah akan menciptakan tekanan penduduk (population pressure) yang berdampak pada tingginya persaingan dalam memperoleh sumber daya ekonomi.

Di satu sisi, ketersediaan lahan, air, maupun pekerjaan terbatas. Namun di sisi lain, jumlah penduduk yang semakin besar membutuhkan lahan, air, maupun pekerjaan semakin banyak.

Kompetisi untuk memperebutkan sumberdaya yang terbatas akibat population pressure ini dapat memicu konflik.

“Kalau memang selama ini berbagai konflik itu dianggap ada dalangnya, maka bisa dibilang dalang tersebut sangat cerdas karena bisa menggunakan data kependudukan,” ujarnya.

Dia menambahkan, data penduduk bukan cuma dibutuhkan untuk mendata pemilih pada saat pemilu, tapi harus menjadi sumber informasi utama dalam mengantisipasi tantangan pembangunan ke depan, termasuk mengantisipasi konflik.

“Alangkah baiknya kalau BKKBN mampu memegang fungsi-fungsi ini. Tapi kalau tidak mampu, maka diperlukan sebuah lembaga kependudukan yang sanggup membuat grand design kependudukan nasional, mungkin namanya Komisi Nasional Kependudukan yang bersifat ad hoc,” demikian Sonny. [guh]


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya