Berita

soeharto/ist

POLING

Kurang dari 50 Persen yang Menolak Soeharto jadi Pahlawan Nasional

SENIN, 18 OKTOBER 2010 | 18:37 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Sejauh ini baru kurang dari 50 persen responden yang mengatakan tidak setuju dengan pencalonan mantan Presiden RI Soeharto sebagai penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini.

Padahal, pencalonan penguasa Orde Baru itu disambut gelombang protes yang cukup keras.

Hasil sementara poling yang digelar Rakyat Merdeka Online sampai petang ini (Senin, 18/10) memperlihatkan bahwa hanya 48,1 persen responden, pembaca yang berkenan memberikan pilihan, yang menyatakan tidak setuju bila Soeharto yang dikaitkan dengan sejumlah pelanggaran HAM di masa lalu diberikan gelar Pahlawan Nasional.

Adapun 40,7 persen lainnya menyatakan setuju, dan 11,1 persen mengatakan ragu-ragu.

Komisioner bidang Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Yosep Adi Prasetyo menilai pemberian gelar Pahlawan Nasional itu berlebihan di saat berbagai kasus pelanggaran HAM yang melibatkan Soeharto belum diusut tuntas.

“Saya tidak setuju, dan akan mendorong agar Komnas HAM memberikan pernyataan resmi untuk menolak gelar itu,” katanya Senin siang (18/10).

Asisten Staf Khusus Presiden SBY, Akuat Supriyanto, secara terpisah mengatakan, dirinya tidak mempermasalahan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto itu.

“Karena (gelar Pahlawan Nasional) sudah kehilangan esensi,” ujarnya.

Pahlawan dalam konteks ini, sebut Akuat lagi, adalah urusan legal-formal dan prosedural.

Dia juga mengatakan, mestinya tidak ada gelar Pahlawan Nasional. Biarlah publik yang mengakui apakah seseorang layak disebut pahlawan atau tidak.

“Apresiasi terhadap seorang tokoh bisa ditunjukkan dengan cara lain, misalnya di-mention dalam pidato resmi pejabat pemerintah baik pusat dan daerah, juga dilestarikan sumbangsihnya,” demikian Akuat.

Bagaimana dengan Anda? Segera klik pilihan Anda. Lebih cepat, lebih baik. [guh]


Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Sita Aset Rp22 Miliar Milik Anwar Sadad, Mulai Rumah hingga SPBE

Rabu, 22 Juli 2026 | 20:42

UPDATE

OIKN Siapkan Rangkaian Prosesi Penghormatan dan Pemakaman Troy Pantouw

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:25

Tugu Koperasi Tasikmalaya Direvitalisasi Jadi Cagar Budaya Nasional

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:18

BMKG Minta Masyarakat Waspadai Gelombang Tinggi di Beberapa Perairan Indonesia

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:11

Lesley Simpson Racik Drama Psikologis Bunga di Tepi Jurang

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:05

Indonesia Harus Terdepan Gerakkan Dunia Internasional Selamatkan Gaza

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:00

SMRC Catat Kepuasan Publik terhadap Prabowo Turun 30 Persen

Minggu, 26 Juli 2026 | 13:58

Mantri BRI Jangkau Masyarakat Pegunungan Toraja Utara Hadirkan Layanan Perbankan

Minggu, 26 Juli 2026 | 13:28

Sudaryono Jangan Sesatkan Publik soal Mitos Telur Penyebab Bisul

Minggu, 26 Juli 2026 | 13:19

KPK Usut Dugaan Suap ke Pejabat Pemkot Bengkulu

Minggu, 26 Juli 2026 | 13:12

Kemenkes Perluas Skrining HIV, Putus Rantai Penularan di Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 12:42

Selengkapnya