Berita

soeharto/ist

POLING

Kurang dari 50 Persen yang Menolak Soeharto jadi Pahlawan Nasional

SENIN, 18 OKTOBER 2010 | 18:37 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Sejauh ini baru kurang dari 50 persen responden yang mengatakan tidak setuju dengan pencalonan mantan Presiden RI Soeharto sebagai penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini.

Padahal, pencalonan penguasa Orde Baru itu disambut gelombang protes yang cukup keras.

Hasil sementara poling yang digelar Rakyat Merdeka Online sampai petang ini (Senin, 18/10) memperlihatkan bahwa hanya 48,1 persen responden, pembaca yang berkenan memberikan pilihan, yang menyatakan tidak setuju bila Soeharto yang dikaitkan dengan sejumlah pelanggaran HAM di masa lalu diberikan gelar Pahlawan Nasional.

Adapun 40,7 persen lainnya menyatakan setuju, dan 11,1 persen mengatakan ragu-ragu.

Komisioner bidang Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Yosep Adi Prasetyo menilai pemberian gelar Pahlawan Nasional itu berlebihan di saat berbagai kasus pelanggaran HAM yang melibatkan Soeharto belum diusut tuntas.

“Saya tidak setuju, dan akan mendorong agar Komnas HAM memberikan pernyataan resmi untuk menolak gelar itu,” katanya Senin siang (18/10).

Asisten Staf Khusus Presiden SBY, Akuat Supriyanto, secara terpisah mengatakan, dirinya tidak mempermasalahan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto itu.

“Karena (gelar Pahlawan Nasional) sudah kehilangan esensi,” ujarnya.

Pahlawan dalam konteks ini, sebut Akuat lagi, adalah urusan legal-formal dan prosedural.

Dia juga mengatakan, mestinya tidak ada gelar Pahlawan Nasional. Biarlah publik yang mengakui apakah seseorang layak disebut pahlawan atau tidak.

“Apresiasi terhadap seorang tokoh bisa ditunjukkan dengan cara lain, misalnya di-mention dalam pidato resmi pejabat pemerintah baik pusat dan daerah, juga dilestarikan sumbangsihnya,” demikian Akuat.

Bagaimana dengan Anda? Segera klik pilihan Anda. Lebih cepat, lebih baik. [guh]


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Wabah DBD Bangladesh Makin Parah, 42.590 Dirawat dan 117 Lainnya Meninggal Dunia

Senin, 07 September 2026 | 12:27

Purbaya Ajukan Anggaran Kemenkeu Rp49,8 Triliun di 2027

Senin, 07 September 2026 | 12:14

Public Expose Live 2026, 45 Emiten Siap Buka Kinerja dan Prospek Usaha

Senin, 07 September 2026 | 12:04

Kini Giliran Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu Dipanggil KPK

Senin, 07 September 2026 | 11:53

Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:41

Wamenhaj Tekankan Revitalisasi KBIHU dan Pelindungan Jemaah dari Travel Bermasalah

Senin, 07 September 2026 | 11:33

Harga Minyak Naik Lagi Sentuh Level 96 Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:25

Ombudsman Soroti Peredaran Narkoba dan Pungli di Lapas

Senin, 07 September 2026 | 11:21

Cadangan Devisa RI Agustus 2026 Capai Rp2.582 Triliun, Naik 1,2 Miliar Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:19

Belanja Mitigasi Jadi Investasi Hadapi Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:12

Selengkapnya