Berita

soeharto/ist

POLING

Kurang dari 50 Persen yang Menolak Soeharto jadi Pahlawan Nasional

SENIN, 18 OKTOBER 2010 | 18:37 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Sejauh ini baru kurang dari 50 persen responden yang mengatakan tidak setuju dengan pencalonan mantan Presiden RI Soeharto sebagai penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini.

Padahal, pencalonan penguasa Orde Baru itu disambut gelombang protes yang cukup keras.

Hasil sementara poling yang digelar Rakyat Merdeka Online sampai petang ini (Senin, 18/10) memperlihatkan bahwa hanya 48,1 persen responden, pembaca yang berkenan memberikan pilihan, yang menyatakan tidak setuju bila Soeharto yang dikaitkan dengan sejumlah pelanggaran HAM di masa lalu diberikan gelar Pahlawan Nasional.

Adapun 40,7 persen lainnya menyatakan setuju, dan 11,1 persen mengatakan ragu-ragu.

Komisioner bidang Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Yosep Adi Prasetyo menilai pemberian gelar Pahlawan Nasional itu berlebihan di saat berbagai kasus pelanggaran HAM yang melibatkan Soeharto belum diusut tuntas.

“Saya tidak setuju, dan akan mendorong agar Komnas HAM memberikan pernyataan resmi untuk menolak gelar itu,” katanya Senin siang (18/10).

Asisten Staf Khusus Presiden SBY, Akuat Supriyanto, secara terpisah mengatakan, dirinya tidak mempermasalahan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto itu.

“Karena (gelar Pahlawan Nasional) sudah kehilangan esensi,” ujarnya.

Pahlawan dalam konteks ini, sebut Akuat lagi, adalah urusan legal-formal dan prosedural.

Dia juga mengatakan, mestinya tidak ada gelar Pahlawan Nasional. Biarlah publik yang mengakui apakah seseorang layak disebut pahlawan atau tidak.

“Apresiasi terhadap seorang tokoh bisa ditunjukkan dengan cara lain, misalnya di-mention dalam pidato resmi pejabat pemerintah baik pusat dan daerah, juga dilestarikan sumbangsihnya,” demikian Akuat.

Bagaimana dengan Anda? Segera klik pilihan Anda. Lebih cepat, lebih baik. [guh]


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya