Berita

tambang freeport/ist

MORATORIUM HUTAN

Pertahankan Kemiskinanmu, Nanti Saya Kasih Uang

JUMAT, 08 OKTOBER 2010 | 07:55 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Penghentian sementara penebangan hutan atau juga dikenal dengan moratorium hutan, diduga merupakan alat negara maju untuk menekan negara berkembang seperti Indonesia. Moratorium hutan justru akan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.

Dengan moratorium tersebut, pemerintah daerah khususnya di daerah terpencil menjadi tidak leluasa untuk mengembangkan daerahnya.

“Moratorium itu kan seperti orang kaya mengatakan kepada orang miskin: pertahankan kemiskinanmu sementara biarkan saya tetap kaya. Nanti saya kasih uang,” begitu istilah yang digunakan ekonom yang juga Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo dalam sebuah kesempatan di Jakarta, kemarin (Kamis, 7/10).

Menurut Drajad, seharusnya moratorium yang perlu didesak saat ini adalah moratorium tambang. Ia memberi contoh, kerusakan yang ditimbulkan tambang Freeport jauh lebih besar ketimbang kerusakan yang ditimbulkan perluasan lahan hutan.

“Kalau moratorium hutan kan hanya mengganti jenis tanamannya saja. Sementara kerusakan yang ditimbulkan tambang Freeport adalah penggundulan hutan. Ini kan tidak masuk akal, kenapa harus hutan yang dimoratorium sementara tambang dibiarkan saja,” kata Drajad. [guh]


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya