Berita

adhie massardi/ist

Keadaan Sedang Genting Memaksa, DPR Tolak Calon Kapolri Pilihan SBY

KAMIS, 07 OKTOBER 2010 | 14:41 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Keadaan sedang genting memaksa akibat public trust terhadap kinerja Polri anjlok dan menyentuh titik nadir.

Hal itu semestinya membuat DPR berani menolak calon Kapolri yang diajukan Presiden SBY dengan pertimbangan-pertimbangan pragmatis. Demikian disampaikan Jurubicara Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Kamis, 7/10).

Kepolisian adalah institusi ujung tombak pengawasan hukum publik di negeri ini. Sementara kondisi empiric, sebut Adhie, memperlihatkan kepada kita betapa karut-marutnya proses penegakan hukum, serta semakin hilangnya rasa aman di masyarakat.

Ancaman konflik terbuka antarumat beragama, juga konflik antar-kelompok masyarakat yang dipicu oleh lemahnya penegakan hukum, menjadi potensi yang nyata terhadap disintegrasi bangsa. Mengingat pentingnya menentukan figur pimpinan di Kepolisian bagi kepentingan publik, maka hak (politik) prerogratif Presiden dengan kesepakatan DPR dalam menentukan figur Kapolri, harus juga mendapat legitimasi publik, dalam hal ini civil society.

Sejarah panjang penentuan Kapolri yang hanya diserahkan kepada mekanisme hak prerogratif presiden dan disepakati parlemen, masih sebut Adhie lagi, membuat lembaga hukum ini menjadi bias, sulit menjaga independensinya, sehingga abai menerapkan prinsip-prinsip hukum mendasar seperti equality before the law.

“Oleh sebab itu, dalam kegentingan memaksa akibat menurunnya public trust kepada Kepolisian akibat berbagai skandal korupsi dan rekayasa hukum (kriminalisasi), demoralisasi di kalangan aparatus hukum, serta untuk memulai tradisi menjauhkan institusi ujung tombak penegakan hukum itu dari kepentingan “pengamanan kekuasaan” dan “kepentingan kelompok tertentu”, maka DPR harus menolak calon Kapolri pilihan subyektif Presiden,” ujarnya.

Atau, sambung Adhie, bisa juga ketika melakukan fit and propper test dalam menentukan figur Kapolr, kalangan civil society dilibatkan. [guh]


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya