Berita

presiden sby/ist

Dicolek Saja SBY Tidak Boleh

SELASA, 05 OKTOBER 2010 | 21:45 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Keputusan Presiden SBY menunda kunjungan ke Negeri Belanda karena manuver politik Republik Maluku Selatan (RMS) dapat mencoreng kewibawaan Indonesia di panggung internasional.

“Ini kunjungan antar-negara dan Indonesia merupakan negara berdaulat penuh, sementara RMS tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah Belanda. Jadi, mana mungkin Kepala Negara kita akan ditangkap di Belanda,” kata Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Center (SMC) Syahganda Nainggolan, di Jakarta, Selasa malam (5/10).

Apalagi, lanjutnya, seorang Kepala Negara memiliki kekebalan atau hak imunitas penuh di negara manapun, sekaligus tak boleh diganggu keamanannya.

“Untuk dicolek saja (SBY) tidak diperbolehkan,” tegasnya.

Keamanan Kepala Negara yang melakukan kunjungan ke negara lain wajib dijaga oleh pihak negara yang dikunjungi, karena menyangkut kehormatan dan kedaulatan negara tamu.

“Pemerintah Belanda kan sudah menegaskan akan menjamin sepenuhnya keamanan Presiden SBY selama melakukan kunjungan di Belanda. Masak kita tidak percaya dengan jaminan yang sifatnya internasional itu,” ujar Syahganda. [guh]


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Wabah DBD Bangladesh Makin Parah, 42.590 Dirawat dan 117 Lainnya Meninggal Dunia

Senin, 07 September 2026 | 12:27

Purbaya Ajukan Anggaran Kemenkeu Rp49,8 Triliun di 2027

Senin, 07 September 2026 | 12:14

Public Expose Live 2026, 45 Emiten Siap Buka Kinerja dan Prospek Usaha

Senin, 07 September 2026 | 12:04

Kini Giliran Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu Dipanggil KPK

Senin, 07 September 2026 | 11:53

Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:41

Wamenhaj Tekankan Revitalisasi KBIHU dan Pelindungan Jemaah dari Travel Bermasalah

Senin, 07 September 2026 | 11:33

Harga Minyak Naik Lagi Sentuh Level 96 Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:25

Ombudsman Soroti Peredaran Narkoba dan Pungli di Lapas

Senin, 07 September 2026 | 11:21

Cadangan Devisa RI Agustus 2026 Capai Rp2.582 Triliun, Naik 1,2 Miliar Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:19

Belanja Mitigasi Jadi Investasi Hadapi Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:12

Selengkapnya