Inilah Sebab Mengapa Pengakuan Menkeu Agus Martowardojo Patut Dicermati

RMOL. Dalam sepekan terakhir, publik seakan mendapatkan penjelasan tambahan betapa urusan pajak di negara ini sungguh carut marut.

Pekan lalu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui bahwa kinerja Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian yang dipimpinnya belum optimal. Kemudian, hari Senin kemarin (27/9), pengacara senior Adnan Buyung Nasution, yang membela pegawai Ditjen Pajak Gayus Tambunan yang terlibat dalam penggelapan pajak, kembali mempertanyakan mengapa pengadilan tidak menindaklanjuti pengakuan Gayus tentang aksi suap-menyuap wajib pajak besar yang telah dibeberkan sebelumnya.

Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadinagoro mengatakan, pengakuan Agus Martowardojo bahwa penerimaan pajak selama ini belum optimal, khususnya, layak untuk dicermati.

Gambaran atas kondisi ketidakoptimalan Ditjen Pajak tersebut diungkap secara jelas oleh Sasmito dengan mengambil contoh penerimaan pajak tahun 2007 sampai 2009 yang tidak tercapai.

Dalam hal ini, menurut Sasmito, target penerimaan pajak non-migas dalam APBN selama periode 2006 sampai 2009, di kala Dirjen Pajak Darmin Nasution berduet dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, selalu dikoreksi dengan diturunkan melalui pembahasan APBN-P. Total koreksi penerimaan pajak dalam APBN-P jika dijumlahkan lebih kurang Rp 81 triliun.

Meskipun telah dikoreksi dengan APBN-P, tragisnya aktual penerimaan pajak tetap tidak bisa dicapai. Sehingga secara ril, yang tidak bisa disetor ke kas negara dalam periode empat tahun di kala ephoria reformasi perpajakan digembar-gemborkan oleh Darmin Nasution dan Sri Mulyani, sangat besar. Hanya target pada 2008 yang bisa melampaui APBN-P tertolong booming penerimaan pajak sektor migas lebih kurang Rp 13 triliun.

“Dengan demikian, kalau penerimaan pajak harus berpatokan pada APBN yang disahkan DPR, bukan APBN-P yang dikoreksi di tengah jalan, maka benarlah statement Agus Martowardojo bahwa Ditjen Pajak terbukti belum optimal,” ujar Sasmito.

Kesimpulan Sasmito, dengan fakta yang ada tersebut maka biaya investasi untuk reformasi Dirjen Pajak yang luar biasa besar, lebih dari Rp 4 triliun, yang diperoleh dari pinjaman luar negeri, benar-benar tidak efektif untuk mencapai sasaran.

“Bahkan dalam era reformasi perpajakan justru meledaklah kasus-kasus mafia pajak seperti skandal pajak Paulus Tumewu tahun 2006, skandal pajak Haliburton yang di-acc Darmin Nasution dalam 12 hari kerja meskipun dalam periode empat tahun berturut-turut sebelumnya selalu ditolak oleh Hadi Purnomo,” demikian Sasmito. [guh]