Berita

WACANA RESHUFFLE

Tifatul Ingatkan Kalangan Internal Koalisi untuk Berhati-hati

KAMIS, 23 SEPTEMBER 2010 | 08:50 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Elit politik, terutama yang berasal dari internal koalisi pendukung SBY-Boediono, diminta untuk hati-hati mengeluarkan pernyataan politik, terlebih yang bisa menimbulkan instabilitas pemerintahan.

Permintaan itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (23/9).

“Sekarang saatnya kita fokus bekerja keras untuk mensejahterakan rakyat, sebab rakyat menunggu perubahan, sesuai janji-janji yang sudah dikampanyekan,” pesan Tifatul.

Semua elemen koalisi pendukung SBY diharapkan mampu menunjukkan dan membuktikan kemajuan nyata yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Dukungan lebih dari 60 persen yang diraih SBY-Boediono dalam pemilihan presiden yang lalu adalah dukungan ril yang harus dibalas dengan kerja keras.

“Kalau Pemerintah SBY ini sukses, artinya itu kesuksesan kita semua. Jadi justru bukan disikapi dengan melakukan manuver-manuver politik sendiri-sendiri. Kan masa kampanye sudah selesai,” masih ujar Tifatul.

Pernyataan-pernyataan di atas disampaikan Tifatul menanggapi ramainya isu reshuffle kabinet yang dilontarkan berbagai pihak, termasuk oleh tokoh-tokoh dari koalisi pendukung pemerintah. Padahal isu tersebut tidak berdasar sama sekali, bahkan membuat kebingungan dan berpotensi menimbulkan instabilitas.

“Instabilitas politik itu harganya sangat mahal, secara ekonomi dapat menimbulkan ketidak pastian, akhirnya kerja keras Presiden SBY dan seluruh anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II jadi surut lagi ke belakang,” kata Tifatul.

Mantan Presiden PKS ini juga mengingatkan pentingnya kematangan berpolitik bagi semua pihak dan kemampuan menahan diri dari syahwat politik yang tidak bermanfaat. [guh]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Wabah DBD Bangladesh Makin Parah, 42.590 Dirawat dan 117 Lainnya Meninggal Dunia

Senin, 07 September 2026 | 12:27

Purbaya Ajukan Anggaran Kemenkeu Rp49,8 Triliun di 2027

Senin, 07 September 2026 | 12:14

Public Expose Live 2026, 45 Emiten Siap Buka Kinerja dan Prospek Usaha

Senin, 07 September 2026 | 12:04

Kini Giliran Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu Dipanggil KPK

Senin, 07 September 2026 | 11:53

Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:41

Wamenhaj Tekankan Revitalisasi KBIHU dan Pelindungan Jemaah dari Travel Bermasalah

Senin, 07 September 2026 | 11:33

Harga Minyak Naik Lagi Sentuh Level 96 Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:25

Ombudsman Soroti Peredaran Narkoba dan Pungli di Lapas

Senin, 07 September 2026 | 11:21

Cadangan Devisa RI Agustus 2026 Capai Rp2.582 Triliun, Naik 1,2 Miliar Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:19

Belanja Mitigasi Jadi Investasi Hadapi Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:12

Selengkapnya