RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disarankan untuk mengenyampingkan penilaian berbagai kelompok mengenai calon Kapolri baru. Apalagi, penilaian-penilaian tersebut tidak memiliki tolak ukur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Saran itu disampaikan pengamat kepolisian Alfons Lemau kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu siang (22/9).
Dua perwira tinggi Polri yang belakangan disebut menjadi kandidat terkuat Kapolri, antara lain adalah, Komjen Nanan Soekarna dan Komjen Imam Sudjarwo. Belakangan muncul pula nama Komjen Ito Sumardi, Irjen Oegroseno, dan Irjen Timur Pradopo.
Menurut Alfons, penilaian terhadap calon-calon Kapolri yang berkembang bebas itu cenderung bias. Misalnya, penilaian bahwa pengalaman kepemimpinan salah satu calon lebih unggul dari calon yang lain.
"Semua polisi yang menyandang pangkat Jenderal adalah orang-orang yang teruji oleh pengalaman masing-masing. Mungkin medan penugasannya berbeda, tetapi harus diakui secara obyektif, bahwa semua yang meraih pangkat tertinggi adalah polisi-polisi terbaik," ujar mantan perwira kepolisian tersebut.
Lebih lanjut, Alfons meminta Presiden untuk memilih Kapolri berdasarkan pertimbangan integritas dan kualifikasi manajerial yang bersangkutan. Kapolri baru juga diharapkan dapat berpikir konseptual sehingga mampu menyiapkan antisipasi terhadap berbagai tantangan kepolisian secara komprehensif dan terarah.
"Calon Kapolri seperti Komjen (Pol) Imam Sudjarwo, saya kira memiliki kapasitas tersebut. Ia memiliki pendidikan akademik yang baik dari Universitas Indonesia, sehingga terbiasa dengan cara berpikir konseptual. Dia juga memiliki kemampuan manajerial yang diasahnya sejak dari bawah," lanjut Alfons.
Dari istana, Liaison Officer Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB), Yanno Nunuhitu, mengatakan bahwa siapapun yang calon pilihan Presiden harus didukung oleh semua pihak.
"Semua calon masih memiliki peluang. Mereka adalah perwira-perwira tinggi yang berkualitas. Siapapun yang jadi, Polri tetap mendapatkan yang terbaik," kata Yanno. [guh]
