agung laksono/ist
agung laksono/ist
RMOL. Sejumlah kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota masih menutup-nutupi jumlah orang buta aksara atau buta huruf di wilayah mereka.
Menurut Menko Kesejahteraan Rakyat HR Agung Laksono, seharusnya kepala daerah tidak usah menutup-nutupi data buta aksara yang ada di wilayah mereka. Toh, secara keseluruhan pemerintah pusat sudah berupaya lebih keras memangkas jumlah masyarakat buta aksara hingga menyisakan 4,7 persen atau 8,3 juta orang pada tahun 2010.
Menurut Agung, untuk urusan buta huruf ini diperlukan kerjasama antara pusat dan daerah dengan memberikan akurasi data yang valid agar kebijakan yang diambil Kementerian Pendidikan Nasional berhasil guna.
“Tidak perlu malu mengakui keberadaan warga yang masih buta aksara. Menjadi tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk ikut menekan angka agar kita benar-benar menuju masyarakat bebas buta aksara,” kata Agung di Jakarta, siang ini (Senin, 21/9).
Menurut Kantor Menko Kesra, pemerintah sudah menargetkan pemangkasan angka buta aksara terhadap warga berusia 15 tahun ke atas sebesar lima persen atau 7,7 juta orang. Angka ini pun masih tergolong tinggi. Itulah sebabnya pemerintah kabupaten dan kota harus lebih keras menekan angka buta aksara yang ada di wilayah mereka. [guh]
Populer
Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26
Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48
Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06
Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01
Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17
Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16
Senin, 22 Desember 2025 | 17:57
UPDATE
Senin, 29 Desember 2025 | 20:13
Senin, 29 Desember 2025 | 19:53
Senin, 29 Desember 2025 | 19:43
Senin, 29 Desember 2025 | 19:35
Senin, 29 Desember 2025 | 19:25
Senin, 29 Desember 2025 | 19:22
Senin, 29 Desember 2025 | 19:15
Senin, 29 Desember 2025 | 19:08
Senin, 29 Desember 2025 | 19:04
Senin, 29 Desember 2025 | 18:57