Berita

Sesuai Arahan Presiden, Kantor Stafsus Bereskan Sengketa Perburuhan API

SENIN, 06 SEPTEMBER 2010 | 21:48 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Konflik perburuhan di PT Angkasa Pura I (API) yang telah berlangsung lebih dari dua tahun mulai menemui titik terang. Kantor Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB) yang memfasilitasi mediasi Serikat Pekerja (SP) dan Direksi baru API optimis perselisihan yang diwarnai skorsing dan pemecatan pekerja itu akan berakhir dengan perdamaian. Kesediaan Direksi baru melakukan normalisasi hubungan dengan SP mendapat sambutan yang baik di kalangan pekerja.

Hal tersebut diungkapkan oleh Yanno Nunuhitu, Liaison Officer SKP BSB, di Jakarta, hari ini (Senin, 6/9) di Jakarta. Menurut Yanno, Direksi baru API memberikan kebebasan bagi karyawan untuk berorganisasi dan mempersilakan SP API untuk melakukan verifikasi anggota dan konsolidasi organisasi. Saat ini, tercatat 1055 dari 3722 karyawan API telah mendaftarkan ulang keanggotannya pada SP.

“Sesuai arahan Presiden, kami meminta agar kedua belah lebih mengutamakan jalan dialog dan negosiasi dalam menyelesaikan sengketa ini. Kebijakan Direksi baru PT API sungguh melegakan, karena dapat menjadi awal bagi perdamaian” lanjutnya.

Pergantian Direksi API yang terjadi pada bulan Juli 2010, rupanya membawa ‘berkah’ bagi pekerja. Direktur Utama API yang baru, Tommy Soetomo, dipandang akomodatif karena bersedia membicarakan lagi keputusan-keputusan manajemen lama yang dianggap kurang menguntungkan pekerja.

“Selama lima tahun terakhir, aktivis-aktivis SP API kerap mengalami tekanan. Manajemen sering berkampanye bahwa anggota SP hanya segelintir perempuan yang gagal membina rumah tangga. Untunglah, Direksi baru memiliki keinginan kuat untuk mengubah situasi yang kurang manusiawi tersebut,” ujar Yanno.

Selain mengapresiasi kebijakan Direksi baru PT API, Kantor SKP BSB juga menyambut baik langkah Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Herry Bakti yang mempertimbangkan kembali pemulihan status pekerja bagi Arif Islam.

Arif adalah PNS Ditjen Hubud yang diperbantukan ke API, namun mengalami pemecatan karena dianggap sebagai biang pemogokan di Bandara Sepinggan Balikpapan tahun 2008. Bulan lalu, Arif memperkarakan tuduhan Direksi lama setelah memiliki bukti sahih bahwa dirinya tidak terlibat dalam pemogokan. Hingga saat ini, kasus tersebut masih bergulir di Pengadilan.

“Kami berharap, Arif yang telah dua tahun kehilangan haknya sebagai pekerja dapat dipekerjakan kembali. Apalagi, ia menjadi tulang punggung keluarga,” tegas Yanno. [guh]


Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya