Berita

Bisnis

Pemerintah Dipercaya Tak Mampu Kendalikan Harga

JUMAT, 03 SEPTEMBER 2010 | 10:45 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Sepanjang bulan Agustus 2010 kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah menjalankan tugas berada di titik yang amat rendah.

Dari survei yang dilakukan Danareksa Research Institute (DRI) diketahui bahwa Indeks Kepercayaan Konsumen terhadap Pemerintah (IKKP) turun sebesar 9,0 persen menjadi 87,4.

“Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya penilaian masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (indeks yang terkait turun sebesar 15,4 persen menjadi 81,3) dan untuk menjaga stabilitas harga (indeks yang terkait turun sebesar 15,3 persen menjadi 58,9),” tulis DRI dalam rilisnya.

Survei Kepercayaan Konsumen DRI ini menggunakan sampel sekurang-kurangnya 1.700 rumah tangga Indonesia dari enam wilayah. Survei ini menggunakan metode wawancara tatap muka. Menurut DRI, sampel untuk survei nasional ini telah dipilih sesuai dengan metodologi statistik untuk merepresentasikan karakter, demografi dan keadaan ekonomi konsumen Indonesia secara akurat. Pengawasan mutu survey dilakukan secara ketat sehingga memenuhi standard internasional.

Juga disebutkan bahwa dalam survei kepercayaan konsumen, responden dapat menjawab tujuh pertanyaan. Dalam setiap pertanyaan, konsumen dapat menjawab “optimis” atau “pesimis”.

Contohnya, responden dapat mengatakan dia pesimis atau optimis terhadap kondisi ekonomi sekarang. Nilai minimum indeks-indeks ini “0”, dimana semua responden memberikan respon pesimis dalam ke-7 pertanyaan. Nilai maksimum indeks ini “200”, dimana semua responden memberikan respon optimis dalam ketujuh pertanyaan. Nilai tengah adalah “100”.

Jika indeks dibawah “100”, maka dapat dikatakan bahwa respon negatif (pesimis) melebihi jumlah respon positif (optimis). Manfaat dari indeks ini terdapat dari perbandingan hasil dari bulan ke bulan, bukan hanya melihat dari hasil satu bulan saja. Hasil survey ini sudah dipakai dalam laporan World Bank, IMF, laporan Bappenas serta lembaga penelitian ekonomi di luar negeri. [guh]


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya