Berita

Bisnis

Pemerintah Dipercaya Tak Mampu Kendalikan Harga

JUMAT, 03 SEPTEMBER 2010 | 10:45 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Sepanjang bulan Agustus 2010 kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah menjalankan tugas berada di titik yang amat rendah.

Dari survei yang dilakukan Danareksa Research Institute (DRI) diketahui bahwa Indeks Kepercayaan Konsumen terhadap Pemerintah (IKKP) turun sebesar 9,0 persen menjadi 87,4.

“Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya penilaian masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (indeks yang terkait turun sebesar 15,4 persen menjadi 81,3) dan untuk menjaga stabilitas harga (indeks yang terkait turun sebesar 15,3 persen menjadi 58,9),” tulis DRI dalam rilisnya.

Survei Kepercayaan Konsumen DRI ini menggunakan sampel sekurang-kurangnya 1.700 rumah tangga Indonesia dari enam wilayah. Survei ini menggunakan metode wawancara tatap muka. Menurut DRI, sampel untuk survei nasional ini telah dipilih sesuai dengan metodologi statistik untuk merepresentasikan karakter, demografi dan keadaan ekonomi konsumen Indonesia secara akurat. Pengawasan mutu survey dilakukan secara ketat sehingga memenuhi standard internasional.

Juga disebutkan bahwa dalam survei kepercayaan konsumen, responden dapat menjawab tujuh pertanyaan. Dalam setiap pertanyaan, konsumen dapat menjawab “optimis” atau “pesimis”.

Contohnya, responden dapat mengatakan dia pesimis atau optimis terhadap kondisi ekonomi sekarang. Nilai minimum indeks-indeks ini “0”, dimana semua responden memberikan respon pesimis dalam ke-7 pertanyaan. Nilai maksimum indeks ini “200”, dimana semua responden memberikan respon optimis dalam ketujuh pertanyaan. Nilai tengah adalah “100”.

Jika indeks dibawah “100”, maka dapat dikatakan bahwa respon negatif (pesimis) melebihi jumlah respon positif (optimis). Manfaat dari indeks ini terdapat dari perbandingan hasil dari bulan ke bulan, bukan hanya melihat dari hasil satu bulan saja. Hasil survey ini sudah dipakai dalam laporan World Bank, IMF, laporan Bappenas serta lembaga penelitian ekonomi di luar negeri. [guh]


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya