Berita

Bisnis

Pemerintah Dipercaya Tak Mampu Kendalikan Harga

JUMAT, 03 SEPTEMBER 2010 | 10:45 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Sepanjang bulan Agustus 2010 kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah menjalankan tugas berada di titik yang amat rendah.

Dari survei yang dilakukan Danareksa Research Institute (DRI) diketahui bahwa Indeks Kepercayaan Konsumen terhadap Pemerintah (IKKP) turun sebesar 9,0 persen menjadi 87,4.

“Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya penilaian masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (indeks yang terkait turun sebesar 15,4 persen menjadi 81,3) dan untuk menjaga stabilitas harga (indeks yang terkait turun sebesar 15,3 persen menjadi 58,9),” tulis DRI dalam rilisnya.

Survei Kepercayaan Konsumen DRI ini menggunakan sampel sekurang-kurangnya 1.700 rumah tangga Indonesia dari enam wilayah. Survei ini menggunakan metode wawancara tatap muka. Menurut DRI, sampel untuk survei nasional ini telah dipilih sesuai dengan metodologi statistik untuk merepresentasikan karakter, demografi dan keadaan ekonomi konsumen Indonesia secara akurat. Pengawasan mutu survey dilakukan secara ketat sehingga memenuhi standard internasional.

Juga disebutkan bahwa dalam survei kepercayaan konsumen, responden dapat menjawab tujuh pertanyaan. Dalam setiap pertanyaan, konsumen dapat menjawab “optimis” atau “pesimis”.

Contohnya, responden dapat mengatakan dia pesimis atau optimis terhadap kondisi ekonomi sekarang. Nilai minimum indeks-indeks ini “0”, dimana semua responden memberikan respon pesimis dalam ke-7 pertanyaan. Nilai maksimum indeks ini “200”, dimana semua responden memberikan respon optimis dalam ketujuh pertanyaan. Nilai tengah adalah “100”.

Jika indeks dibawah “100”, maka dapat dikatakan bahwa respon negatif (pesimis) melebihi jumlah respon positif (optimis). Manfaat dari indeks ini terdapat dari perbandingan hasil dari bulan ke bulan, bukan hanya melihat dari hasil satu bulan saja. Hasil survey ini sudah dipakai dalam laporan World Bank, IMF, laporan Bappenas serta lembaga penelitian ekonomi di luar negeri. [guh]


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya