Berita

Bisnis

Pemerintah Dipercaya Tak Mampu Kendalikan Harga

JUMAT, 03 SEPTEMBER 2010 | 10:45 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Sepanjang bulan Agustus 2010 kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah menjalankan tugas berada di titik yang amat rendah.

Dari survei yang dilakukan Danareksa Research Institute (DRI) diketahui bahwa Indeks Kepercayaan Konsumen terhadap Pemerintah (IKKP) turun sebesar 9,0 persen menjadi 87,4.

“Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya penilaian masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (indeks yang terkait turun sebesar 15,4 persen menjadi 81,3) dan untuk menjaga stabilitas harga (indeks yang terkait turun sebesar 15,3 persen menjadi 58,9),” tulis DRI dalam rilisnya.

Survei Kepercayaan Konsumen DRI ini menggunakan sampel sekurang-kurangnya 1.700 rumah tangga Indonesia dari enam wilayah. Survei ini menggunakan metode wawancara tatap muka. Menurut DRI, sampel untuk survei nasional ini telah dipilih sesuai dengan metodologi statistik untuk merepresentasikan karakter, demografi dan keadaan ekonomi konsumen Indonesia secara akurat. Pengawasan mutu survey dilakukan secara ketat sehingga memenuhi standard internasional.

Juga disebutkan bahwa dalam survei kepercayaan konsumen, responden dapat menjawab tujuh pertanyaan. Dalam setiap pertanyaan, konsumen dapat menjawab “optimis” atau “pesimis”.

Contohnya, responden dapat mengatakan dia pesimis atau optimis terhadap kondisi ekonomi sekarang. Nilai minimum indeks-indeks ini “0”, dimana semua responden memberikan respon pesimis dalam ke-7 pertanyaan. Nilai maksimum indeks ini “200”, dimana semua responden memberikan respon optimis dalam ketujuh pertanyaan. Nilai tengah adalah “100”.

Jika indeks dibawah “100”, maka dapat dikatakan bahwa respon negatif (pesimis) melebihi jumlah respon positif (optimis). Manfaat dari indeks ini terdapat dari perbandingan hasil dari bulan ke bulan, bukan hanya melihat dari hasil satu bulan saja. Hasil survey ini sudah dipakai dalam laporan World Bank, IMF, laporan Bappenas serta lembaga penelitian ekonomi di luar negeri. [guh]


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya