Berita

PKS Ingatkan SBY tentang Triggering Factor, Persaingan Elit dan Budaya Politik Feodal

RABU, 01 SEPTEMBER 2010 | 12:08 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Ada tiga hal yang bila tidak diperhatikan Presiden SBY akan membawa Indonesia ke jurang kehancuran. Ketiga hal ini membutuhkan strong leadership, bukan pemerintahan yang lembek yang hanya peduli pada pencitraan.

Menurut anggot Majelis Pertimbangan Partai PKS, Soeripto, ketiga hal itu adalah faktor yang memicu kerusuhan sosial, persaingan di kalangan dan budaya politik feodal.

Soeripto mengutip pandangan teoretisi sosial Neil Smelser tentang collective behaviour, yang mengatakan bahwa masyarakat membutuhkan faktor pemicu bila keadaan sudah matang dan memungkinkan kerusuhan.

“Saat ini kita bisa melihat bahwa kekerasan di masyarkat sudah menemukan justifikasi. Ada structural strain atau ketidakadilan yang nyata. Masyarakat juga memiliki tentang persoalan-persoalan yang nyata itu. Ini artinya sarana untuk memobilisasi massa juga sudah tersedia. Belum lagi, pemerintah gagal mengontrol keadaan. Kerusuhan seakan dibiarkan. Yang dibutuhkan saat ini adalah hal terakhir, yaitu triggering factor,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online.

Siapa yang akan menarik picu?

Menurut Soeripto bisa saja yang memiliki kesiapan untuk mengendalikan keadaan selama dan pasca krisis.

Hal kedua yang diingatkan Soeripto adalah fenomena truf wars atau persaingan politik terbuka di kalangan elit dan institusi negara. Misalnya di antara penegak hukum, KPK, Polri dan Kejaksaan Agung. Juga antara sesama petinggi Polri, atau antara Polri dan TNI. Konflik juga terjadi pada dimensi pusat dan daerah. Pun antara legislatif dan eksekutif, seperti dalam kasus skandal Century.

Hal terakhir, berkaitan dengan budaya politik feodalistik yang masih mengemuka dan kental di pusat pemerintahan.

“Yang penting di kalangan elit saat ini adalah asal bapak senang,” demikian Soeripto. [guh]


Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya