Bila Kemenangan SBY di Pilpres 2009 Dibatalkan

RMOL. Kemenangan SBY dan Boediono di Pilpres 2009 lalu bisa batal. Begitu juga dengan perolehan suara Partai Demokrat dalam Pemilu 2009. Bila ini benar-benar terjadi Indonesia akan berada di dalam kriris baru.

Itu kecurigaan yang ada di benak banyak orang, termasuk di benak purnawirawan jenderal TNI yang mengamati proses penegakan hukum di Indonesia akhir-akhir ini. Selagi proses hukum terus dikendalikan kepentingan politik penguasa, selama itu pula anggapan dan dugaan seperti di atas akan tetap ada.

“Sekarang ini sudah ada kegalauan pada semua kalangan. Tidak hanya pada purnawirawan. Keadaan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja,” begitu kata Letnan Jenderal (purn) Suharto, mantan Komandan Jenderal Korps Marinir TNI Angkatan Laut kepada Rakyat Merdeka Online.

Dia mengatakan, keluhan yang disampaikan purnawirawan jenderal yang menemui Ketua MPR Taufiq Kiemas beberapa hari lalu didasarkan pada kegalauan-kegalauan tadi. Selain masalah hukum yang dikendalikan kepentingan politik, ketidakmampuan pemerintah melindungi nasib warga negara dan ketidaktegasan pemerintah dalam menghadapi tekanan asing baik dari sisi ekonomi maupun pelanggaran garis teritori turut membuat banyak kalangan resah.

“Kalau saya lihat yang keliru dalah pemerintah. Ketidaktegasan dan sikap ragu-ragu pemerintahan SBY ini ikut mematangkan situasi sehingga sampai begini. Kalau menurut saya kita harus jiwai apa yang disampaikan para sesepuh itu. Mereka tidak ngawur dan pasti berpikir dua tiga kali sebelum menyampaikan hal itu,” ujar Suharto.

Presiden SBY seharusnya responsif, dan tidak memandang sebelah mata keprihatinan yang disampaikan rakyat, termasuk purnawirawan jenderal. Jangan karena merasa mengantongi 60 persen suara pemilih dalam Pilpres 2009, lantas SBY dan orang-orang di sekitarnya merasa tidak perlu menjawab kekhawatiran tersebut.

“Dia itu incumbent yang punya kuasa atas BUMN, pegawai, TNI, Polri, Kejaksaan yang bisa membuat hitam atau putih sesuatu dengan gampang. Jadi kalau menang 60 persen itu perkara mudah. Bukan berarti setelah itu dia bisa mendiamkan rakyat,” katanya lagi.

Dia mencontohkan perlakuan yang diberikan kepada Komjen Susno Duadji , mantan Kabareskrim Mabes Polri, yang ingin membongkar berbagai borok di tingkat atas.

“Saya tahu negara berusaha menutupi keinginan Susno sedemikian rupa. Karena kalau terbuka, pemerintahan ini runtuh. Dia tahu aliran dana Bank Century, dia tahu itu dipakai kemana saat pileg dan pilpres. Otomatis pileg dan pilpres bisa batal. Presiden pun bisa batal demi hukum,” demikian Suharto. [guh]