Berita

Suharto: Revolusi Tidak Pernah Direncanakan

MINGGU, 29 AGUSTUS 2010 | 16:05 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Presiden SBY diminta bijaksana untuk tidak menutup-nutupi sejumlah kasus hukum yang diduga kuat memiliki kaitan dengan kelompok penguasa.

Bila terus ditutup-tutupi, kredibilitas pemerintah akan semakin terpesorok dan suatu saat keadaan akan semakin buruk yang melahirkan kejadian fatal.

“Tidak ada jalan lain, nanti massa akan mencari jalan sendiri. Bisa saya pastikan. Tidak mungkin tidak. Ini yang tidak kita inginkan. Makanya saya mengajak, ayo sekarang ini siapapun, khususnya pemerintah mari berpikir dan bertindak dewasa. Jangan kira rakyat tidak akan bertindak. Kalau itu terjadi, saya tidak bisa ngerti akan seperti apa jadinya. Chaos. Tidak ada yang mau chaos,” urai Letnan Jenderal (purn) Suharto menceritakan kegundahannya kepada Rakyat Merdeka Online.

Dampak dari upaya menutup-nutupi sejumlah kasus ini semakin buruk karena di saat bersamaan pemerintah tampak tidak punya sikap tegas berkaitan dengan nasib rakyat dan martabat bangsa.

“Seakan ada praktik pembiaran, dimana pemerintah membiarkan rakyat hidup sengsara tidak punya panutan dan teladan. Pemerintah seperti tidak mau mengambil risiko dan membiarkan rakyat mencari jalan keluar sendiri. Padahal, mengambil keputusan tegas adalah risiko jabatan presiden. Kalau tidak mau, ya berhenti saja jadi presiden,” ujar mantan Komandan Jenderal Marinir TNI Angakatan Laut era 1996-1999 ini.

Dia mengingatkan bahwa jabatan presiden adalah amanah. SBY, katanya lagi, tidak bisa hanya mengatakan: everything is running well. [guh]


Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya