Berita

Suharto: Revolusi Tidak Pernah Direncanakan

MINGGU, 29 AGUSTUS 2010 | 16:05 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Presiden SBY diminta bijaksana untuk tidak menutup-nutupi sejumlah kasus hukum yang diduga kuat memiliki kaitan dengan kelompok penguasa.

Bila terus ditutup-tutupi, kredibilitas pemerintah akan semakin terpesorok dan suatu saat keadaan akan semakin buruk yang melahirkan kejadian fatal.

“Tidak ada jalan lain, nanti massa akan mencari jalan sendiri. Bisa saya pastikan. Tidak mungkin tidak. Ini yang tidak kita inginkan. Makanya saya mengajak, ayo sekarang ini siapapun, khususnya pemerintah mari berpikir dan bertindak dewasa. Jangan kira rakyat tidak akan bertindak. Kalau itu terjadi, saya tidak bisa ngerti akan seperti apa jadinya. Chaos. Tidak ada yang mau chaos,” urai Letnan Jenderal (purn) Suharto menceritakan kegundahannya kepada Rakyat Merdeka Online.

Dampak dari upaya menutup-nutupi sejumlah kasus ini semakin buruk karena di saat bersamaan pemerintah tampak tidak punya sikap tegas berkaitan dengan nasib rakyat dan martabat bangsa.

“Seakan ada praktik pembiaran, dimana pemerintah membiarkan rakyat hidup sengsara tidak punya panutan dan teladan. Pemerintah seperti tidak mau mengambil risiko dan membiarkan rakyat mencari jalan keluar sendiri. Padahal, mengambil keputusan tegas adalah risiko jabatan presiden. Kalau tidak mau, ya berhenti saja jadi presiden,” ujar mantan Komandan Jenderal Marinir TNI Angakatan Laut era 1996-1999 ini.

Dia mengingatkan bahwa jabatan presiden adalah amanah. SBY, katanya lagi, tidak bisa hanya mengatakan: everything is running well. [guh]


Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya