Beranikah Bambang dan Muqoddas Menjawab Tiga Persoalan Ini

RMOL. Setidaknya ada tiga pertanyaan kunci yang harus dijawab kedua kandidat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjajanto dan Busyro Muqoddas, dalam fit and proper test mendatang.

Jawaban atas ketiga pertanyaan ini, menurut hemat aktivis angkatan 1977/1978, Abdulrachim, akan menjadi ukuran apakah Bambang dan Busyro cukup berani memberantas praktik korupsi di Indonesia.

Pertama, kedua kandidat harus menjawab dengan tegas apakah berani menuntaskan peyidikan dan penuntutan skandal dana talangan untuk Bank Century yang menurut DPR melanggar hukum dan peraturan perundangan. Selama ini, kalangan yang terlibat dalam pengambilan keputusan bailout itu selalu mengatakan bahwa dana talangan dikucurkan untuk menyelamatkan Bank Century di tengah situasi krisis.

Sementara ada dugaan kuat bahwa dana yang dikucurkan digunakan untuk kepentingan politik partai politik dan pasangan capres-cawapres tertentu.

Kedua, Bambang dan Busyro juga harus menjawab apakah mereka berani mengusut tuntas kasus penyuapan dalam pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom tahun 2004 lalu.

Kasus ini sebetulnya sudah nyaris terang benderang. KPK tengah berupaya meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan terhadap sejumlah anggota Komisi IX yang menerima suap.

Terakhir, Bambang dan Busyro juga ditantang untuk menyelidiki dugaan money politics dalam fit and proper test Gubernur BI yang lalu.

Abdulrachim mencatat sejumlah kejanggalan. Misalnya, Komisi XI awalnya sepakat bahwa nasib calon tunggal Darmin Nasution akan ditentukan dengan mekanisme voting. Saat skors, pimpinan Komisi XI “menghilang” dan mengadakan pertemuan di hotel dekat kompleks DPR. Dalam pertemuan itu diduga ada deal tertentu dengan pihak lain, sehingga setelah rapat kembali dibuka mekanisme voting batalkan, dan pencalonan Darmin Nasution disebutkan secara aklamasi diterima.

Hanya beberapa hari setelah kemenangannya di Komisi XI diperkuat Rapat Paripurna DPR, Darmin mengumumkan keinginannya meredenominasi mata uang rupiah. Terlepas dari berbagai pertimbangan teknis keuangan di balik itu, namun yang jelas redenominasi berkaitan erat dengan proyek pencetakan uang baru.

“Kalau ketiga pertayaan ini dijawab dengan sempurna oleh mereka, maka siapapun yang dipilih DPR menjadi Ketua KPK akan diterima masyarkat dengan tangan terbuka. Sebaliknya, akan ditolak,” demikian Abdulrachim. [guh]