Berita

rizal ramli/ist

Inilah Penjelasan Mengapa Indonesia Sulit Maju

SABTU, 28 AGUSTUS 2010 | 18:12 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Pemerintah yang secara buta menghamba pada pemikiran neokolonialisme gemar menaikkan harga, seperti harga bahan makanan, energi, dan pendidikan nasional, dan menyesuaikannya dengan di pasar internasional.

Persoalannya, sebagian besar rakyat Indonesia memiliki “pendapatan Melayu”. Untuk kelompok masyarakat ini, kenaikan harga berarti jalan tol menuju kemiskinan massal dan ketimpangan struktural.

Indonesia seharusnya belajar bagaimana sejumlah negara Asia timur menyesuaikan diri dengan terlebih dahulu menaikkan pertumbuhan ekonomi sehingga mencapai dua digit, lalu menyediakan lapangan pekerjaan agar masyarakat memiliki pendapatan yang memadai sebelum perlahan-lahan menyesuaikan harga di pasar domestik dengan harga di pasar internasional.

“Sayangnya pemerintah Indonesia sudah kadung menjadi penyembah neoliberalisme dan ingin memperlihatkan pada dunia internasional bahwa Indonesia mampu sejajar dengan negara-negara Barat dalam hal harga barang,” jelas ekonom senior Rizal Ramli ketika mengomentari klaim keberhasilan pembangunan pemerintahan SBY, di Jakarta (Sabtu, 28/8).

Selain itu, dia juga menyesalkan kecenderungan pemerintah Indonesia menggantungkan diri pada pendapatan yang diperoleh dari ekspor bahan mentah dan aliran uang panas di dalam negeri.

Menggantungkan diri pada ekspor barang mentah, sebut mantan Menko Perekonomian ini, sama artinya dengan mengekspor lapangan kerja, keuntungan dan nilai tambah. Akhirnya, yang beruntung adalah negara lain.

Ketergantungan pada ekspor bahan mentah khususnya energi, seperti minyak bumi dan batubara ini juga lebih cepat membawa Indonesia ke lubang kubur. Pasalnya, dalam rata-rata 40 tahun lagi cadangan minyak dan batubara Indonesia akan habis.

Hal lain yang memperparah kondisi perekonomian sebagian besar rakyat Indonesia adalah kecenderungan pemerintah untuk memberikan kesempatan pada perusahaan asing mengontrol sumber daya alam. Hal ini dilakukan walaupun sebenarnya berseberanyan dengan konstitusi ekonomi nasional.

“Padahal, bila sumber daya alam itu dikelola dengan baik oleh perusahaan negara, maka pendapatan yang diperoleh dari sektor ini dapat digunakan untuk membiayai pendidikan generasi muda dan meningkatkan kesejahteraan,” demikian Rizal. [guh]


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

IPW Dinilai Tidak Netral soal Evaluasi Pelaku Tambang Nikel

Jumat, 06 Februari 2026 | 23:47

Megawati Kirim Bunga Buat HUT Gerindra sebagai Tanda Persahabatan

Jumat, 06 Februari 2026 | 23:33

Tiga Petinggi PN Depok dan Dua Pimpinan PT Karabha Digdaya Resmi jadi Tersangka

Jumat, 06 Februari 2026 | 23:13

Reaksi Menkeu Purbaya Ada Anak Buah Punya Safe House Barang Korupsi

Jumat, 06 Februari 2026 | 22:37

Gerindra Sebar Bibit Pohon Simbol Keberlanjutan Perjuangan

Jumat, 06 Februari 2026 | 22:25

Gus Yusuf Kembali ke Dunia Pesantren Usai Mundur dari PKB

Jumat, 06 Februari 2026 | 22:15

Bahlil Siap Direshuffle Prabowo Asal Ada Syaratnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 22:12

Dasco Jaga Kenegarawanan Prabowo dari Ambisi Jokowi

Jumat, 06 Februari 2026 | 22:05

PDIP Tak Masalah PAN dan PKB Dukung Prabowo Dua Periode

Jumat, 06 Februari 2026 | 21:53

KPK Dikabarkan Sudah Tetapkan 5 Tersangka OTT Depok

Jumat, 06 Februari 2026 | 21:29

Selengkapnya