Berita

rizal ramli/ist

Inilah Penjelasan Mengapa Indonesia Sulit Maju

SABTU, 28 AGUSTUS 2010 | 18:12 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Pemerintah yang secara buta menghamba pada pemikiran neokolonialisme gemar menaikkan harga, seperti harga bahan makanan, energi, dan pendidikan nasional, dan menyesuaikannya dengan di pasar internasional.

Persoalannya, sebagian besar rakyat Indonesia memiliki “pendapatan Melayu”. Untuk kelompok masyarakat ini, kenaikan harga berarti jalan tol menuju kemiskinan massal dan ketimpangan struktural.

Indonesia seharusnya belajar bagaimana sejumlah negara Asia timur menyesuaikan diri dengan terlebih dahulu menaikkan pertumbuhan ekonomi sehingga mencapai dua digit, lalu menyediakan lapangan pekerjaan agar masyarakat memiliki pendapatan yang memadai sebelum perlahan-lahan menyesuaikan harga di pasar domestik dengan harga di pasar internasional.

“Sayangnya pemerintah Indonesia sudah kadung menjadi penyembah neoliberalisme dan ingin memperlihatkan pada dunia internasional bahwa Indonesia mampu sejajar dengan negara-negara Barat dalam hal harga barang,” jelas ekonom senior Rizal Ramli ketika mengomentari klaim keberhasilan pembangunan pemerintahan SBY, di Jakarta (Sabtu, 28/8).

Selain itu, dia juga menyesalkan kecenderungan pemerintah Indonesia menggantungkan diri pada pendapatan yang diperoleh dari ekspor bahan mentah dan aliran uang panas di dalam negeri.

Menggantungkan diri pada ekspor barang mentah, sebut mantan Menko Perekonomian ini, sama artinya dengan mengekspor lapangan kerja, keuntungan dan nilai tambah. Akhirnya, yang beruntung adalah negara lain.

Ketergantungan pada ekspor bahan mentah khususnya energi, seperti minyak bumi dan batubara ini juga lebih cepat membawa Indonesia ke lubang kubur. Pasalnya, dalam rata-rata 40 tahun lagi cadangan minyak dan batubara Indonesia akan habis.

Hal lain yang memperparah kondisi perekonomian sebagian besar rakyat Indonesia adalah kecenderungan pemerintah untuk memberikan kesempatan pada perusahaan asing mengontrol sumber daya alam. Hal ini dilakukan walaupun sebenarnya berseberanyan dengan konstitusi ekonomi nasional.

“Padahal, bila sumber daya alam itu dikelola dengan baik oleh perusahaan negara, maka pendapatan yang diperoleh dari sektor ini dapat digunakan untuk membiayai pendidikan generasi muda dan meningkatkan kesejahteraan,” demikian Rizal. [guh]


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya