Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghargai setiap kritik yang dialamatkan kepada kebijakan pemerintah, khususnya yang menyangkut pembebasan bersyarat sejumlah narapidana dalam kasus korupsi.
"Setiap kebijakan diambil melalui proses yang panjang. Pembebasan bersyarat juga telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku, melalui penilaian yang melibatkan unsur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana, Andi Arief, kepada Rakyat Merdeka Online (Minggu malam, 22/8).
Setiap kritik yang datang, kata Andi, selalu menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya. Kritik beberapa tokoh mengenai pembebasan bersyarat juga menjadi bahan bagi pemerintah untuk mengevaluasi ketentuan remisi.
"Pekerjaan rumah pemerintah adalah menyempurnakan ketentuan legal mengenai pembebasan bersyarat di masa depan, apabila yang ada sekarang dianggap mengandung kelemahan," kata Andi.
Meskipun demikian, Andi Arief menyayangkan jika kebijakan yang diambil pemerintah mengenai pembebasan bersyarat mengarah kepada penilaian yang sifatnya individual kepada Presiden. Penilaian yang disampaikan mantan anggota Tim Sukses JK-Wiranto pada Pemilu 2009, Ali Mochtar Ngabalin, bahwa Presiden SBY tidak beriman, misalnya, sangat disayangkan Andi.
"Kritik Ngabalin di media massa telah keluar dari konteks. Tidak sepatutnya, seorang politisi menilai keimanan seseorang yang lain. Tidak sepatutnya pula, seorang muslim merasa paling beriman dibanding yang lain," ujar Andi. [guh]
