RMOL. Robert W. Herfner atau Bob Hefner bukan nama yang asing lagi dalam studi Islam di Indonesia. Salah satu bukunya, Civil Islam, dinilai sebagai karya paling detail dalam menampilkan wajah Islam di Indonesia terutama di era Soeharto. Melalu sejarah politik Islam di Indonesia ini pula ia berargumen bahwa Negara Islam dan mayarakat madani (civil society) saling bersesuaian.
Demikian kesimpulan dari kuliah umum Hefner yang digelar Program Studi Agama dan Lintas Budaya atau Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa siang (10/8). Dalam kuliah umum bertajuk “Memikirkan Ulang Demokrasi dan Pluralisme dalam Islam” Hefner kembali meninjau perdebatan lama mengenai Islam dan demokrasi.
Dari rilis yang dikirimkan CRCS disebutkan bahwa setidaknya ada empat pokok pikiran yang disampaikan Hefner. Pertama, ketika bukti-bukti empiris yang dijadikan acuan maka tidak terlihat adanya ketiadaan demokrasi dalam dunia Islam yang lebih luas. Justru ketangguhan institusi-institusi demokratis muncul dari berbagai belahan dunia Islam, misalnya di Afrika, Asia Selatan, dan Asia Tenggara, dari pada di 18 persen dunia Muslim di Timur Tengah.
Kedua, data berbagai survey menujukkan bahwa di sebagian besar dunia Muslim, sekalipun yang pemerintahnya hanya membuat sedikit kemajuan demokrasi, masyarakat Muslim lebih menyukai institusi demokrasi sebagaimana masyarakat barat, bahkan lebih tinggi jika dibanding negara-negara Kristen ortodok. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran opini yang sangat penting dalam masyarakat Muslim selama dua generasi terakhir.
Ketiga, sekalipun menunjukkan minat yang besar terhadap institusi demokratis, namun sebagian besar Masyarakat Muslim mempunyai pandangan yang berbeda-beda terhadap masalah perempuan, non-Muslim, dan kebebasan beragama.
Apakah ini menunjukkan hambatan serius bagi proses demokrasi? Inilah yang tidak disetujui oleh Hefner.
Keempat, bukti-bukti menujukkan bahwa demokratisasi hidup dalam dunia Muslim. Oleh karenanya, jika terjadi kemajuan proses demokratisasi maka hal itu dibarengi politik kebudayaan atau yang lebih dekat disebut “Islam sipil” atau demokrasi “Muslim” dari pada model anti-liberal sebagaimana yang dibayangkan oleh masyarakat barat.
Singkatnya, melalui Indonesia, Hefner menarik garis tentang karakteristik utama demokrasi Muslim serta apa dan bagaimana perbedaannya dengan demokrasi liberal Barat. [guh]
