RMOL. Ada kesalahan persepsi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan keinginan Pemprov DKI Jakarta dan Polisi melibatkan Front Pembela Islam (FPI) dalam mengamankan jalannya ibadah puasa Ramadhan.
Kesalahan persepsi itu antara lain, kekhawatiran bahwa FPI akan menggantikan fungsi polisi dan Satpol PP dalam menjaga keamanan. Juga kekhawatiran FPI akan kerap melakukan tindak kekerasan seperti yang pernah dilakukan anggota kelompok pimpinan Habib Rizieq itu. Beberapa hari lalu Gubernur Jakarta Fauzi Bowo mengatakan pihaknya akan melibatkan FPI dalam mengamankan bulan Ramadhan.
Pengamat sosial kemasyarakatan yang juga pengurus Dewan Dakwah Indonesia, Zarmansyah, mengatakan bahwa keterlibatan FPI dalam pengamanan selama bulan Ramadhan tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Sebutnya, tentu Polri dan Pemprov Jakarta akan memberikan latihan dan bimbingan kepada anggota FPI yang dilibatkan dalam pengamanan.
“Khusus untuk Polri, ini sesuai dengan program mempertajam partnership dengan berbagai organisasi masyarakat. Dan ini merupakan hal yang wajar. FPI diajak, karena faktanya mereka yang selama ini memiliki perhatian. Tentu saja perlu dibantu dengan petunjuk pelaksanaan. Jadi anggota FPI juga tidak akan dibiarkan anarkis. Ada aturan main yang jelas. Intinya ini akan lebih terkontrol,” urai doktor politik dari Universitas Ankara, Turki, ini.
Dia juga mengatakan, dirinya berharap anggota FPI pun akan mengubah pendekatan mereka dalam mengamankan bulan Ramadhan karena mereka mendapat kepercayaan dan diberikan bimbingan bagaimana melakukan pengamanan yang seharusnya dan yang diinginkan masyarakat. [guh]