Berita

Redenominasi Butuh Pemerintah yang Tidak Suka Ngibul

RABU, 04 AGUSTUS 2010 | 08:30 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Jakarta, RMOL. Menurut teori salah satu syarat penting untuk memotong nominal pada mata uang atau redenominasi adalah tingkat inflasi yang rendah.

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier juga menyakini hal itu. Tetapi menurutnya, untuk kasus di negara-negara seperti Indonesia, dibutuhkan satu syarat lagi yang jauh lebih fundamental.

Syarat itu adalah: kehadiran pemerintahan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan karenanya dapat dipercaya masyarakat.

“Secara teoritis, redenominasi tidak masalah. Persoalannya adalah, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah yang tidak credible. Apakah pemerintahan yang sekarang mampu meng-handle pekerjaan besar seperti ini?” katanya kepada Rakyat Merdeka Online.

Dia menggunakan kasus ledakan tabung gas ukuran tiga kilogram yang layaknya jamur di musim hujan. Dalam hal ini pemerintah, sebutnya lagi, jelas gagal.

“Sekarang bom seperti sudah masuk ke dalam rumah kita. Sudah lebih parah dari Irak yang bomnya ada di pasar. Pemerintah tidak bisa mengatasi. Narik tabung gas kok katanya makan biaya Rp 1 triliun. Kan dulu ngaku bisa menghemat puluhan triliun. Intinya, untuk redenominasi kita butuh pemerintah yang credible, bukan tukang ngibul,” demikian Fuad. [guh]


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya