Jakarta, RMOL. Persoalan kemiskinan di Indonesia yang semakin parah dalam sepuluh tahun terakhir akan dipetakan di Binagraha, Kompleks Istana Negara, besok siang (Selasa, 3/8).
Setidaknya, 15 ahli kemiskinan akan dikumpulkan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Bencana dan Bantuan Sosial (SKP BSB). Ke-15 ahli orang miskin itu rata-rata memiliki kualifikasi akademik doktor di bidang ilmu sosial atau ilmu ekonomi. Selain memetakan kemiskinan, para ahli ini juga akan membahas berbagai metode penanggulangan kemiskinan, juga merancang koordinasi dan integrasi program antar instansi pemerintah, serta validitas data kemiskinan.
"Rapat koordinasi tentang penanggulangan kemiskinan atau Rakornakin ini merupakan agenda rutin Kantor SKP BSB, selain rapat sejenis tentang persoalan bencana gempa bumi. Di Rakornakin seri pertama ini, para ahli akan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan penurunan kuantitas dan kualitas kemiskinan," ujar Hapsari Laksmi Koestiati, Asisten SKP BSB untuk Penanggulangan Kemiskinan.
Selain itu, kantor SKP BSB juga meminta para ahli memberi masukan terkait dengan penentuan sasaran kemiskinan di tingkat individu, keluarga, dan wilayah.
"Kebijakan pemerintah mengenai tiga klaster penanggulangan kemiskinan, yakni pada klaster bantuan dan perlindungan sosial, klaster pemberdayaan masyarakat (PNPM), dan klaster pengembangan kredit usaha kecil dan mikro (KUR), harus dipastikan keberhasilannya sesuai arahan Wakil Presiden," lanjut Hapsari.
Beberapa pakar kemiskinan yang direncanakan akan hadir antara lain Koordinator Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Prof. Dr. Suahasil Nazara, ekonom Bank Dunia, Dr. Vivi Alatas, peneliti senior LIPI, Dr. Ninuk Kleden, dan Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Restrukturisasi Kementerian UMKM, Dr. Choirul Djamhari. [guh]
