Kondisi ini berisiko menghambat produksi dan menekan daya saing industri di tengah kebutuhan pasokan energi dengan harga kompetitif.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus mengatakan, Indonesia memiliki cadangan gas bumi yang cukup besar, tetapi pemanfaatannya untuk industri masih menghadapi persoalan distribusi.
"Indonesia menurut OPEC, kita punya cadangan gas terbesar peringkat 23 di dunia, kalau menurut OPEC. Kalau menurut Worldometer kita peringkat 14 atau 15 terbesar di dunia," ungkap Ahmad di Jakarta, dikutip Sabtu, 21 November 2026.
Menurutnya, gas bumi merupakan komponen penting bagi industri, baik sebagai bahan baku maupun sumber energi dalam proses produksi. Besarnya cadangan gas nasional semestinya dapat dimanfaatkan untuk menopang keberlangsungan sektor industri dan kebutuhan energi lainnya.
"Artinya gas alam kita lumayan banyak gitu ya, lumayan banyak, dan harusnya ini bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan sektor industri salah satunya, kemudian energi ya, pembangkit energi, kemudian juga untuk rumah tangga dan seterusnya," sambung dia.
Namun, tingginya biaya distribusi masih menjadi kendala. Sebaran sumur gas di berbagai daerah dan belum meratanya infrastruktur membuat penyaluran gas tidak selalu berjalan efisien.
Gangguan distribusi tersebut berisiko menghambat kegiatan produksi, menurunkan utilisasi, hingga melemahkan daya saing industri. Karena itu, kepastian harga dan pasokan gas dinilai perlu menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi baru sektor migas.
Ahmad mendorong agar kepastian alokasi gas bagi industri diatur dalam Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) yang tengah disiapkan pemerintah dan DPR.
"Katakanlah tadi kepastian dalam hal harga, kemudian pasokan, kontinuitas, kualitas ya. Ini yang apa yang perlu, salah satunya perlu didorong adalah ke depan ya RUU Migas seperti itu," ucap Ahmad.
RUU Migas disiapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah berlaku lebih dari dua dekade dan dinilai belum mampu mengakomodasi perkembangan industri migas nasional. Sejumlah ketentuannya juga telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga diperlukan penataan ulang tata kelola migas di sektor hulu maupun hilir.

BERITA TERKAIT: