Mantra Mahasiswa dan Mengapa Rakyat Sering Kali Dikalahkan?

Saat diucapkan berkali-kali, seruan itu hampir seperti mantra. Kalimat itu menggerakkan, menciptakan letupan-letupan, dan memicu adrenalin. Daya magisnya membuat demonstran berani menantang terik matahari, hujan deras, atau hadangan aparat Polri dan TNI.

Seruan ini juga terdengar ketika sekelompok mahasiswa mengelilingi Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu sore, 28 Oktober 2026. Tak lupa, mereka menenteng spanduk bertuliskan, "If we burn, you burn with us".

Salah satu yang tiba di sini adalah Fathimah Azzahra dan kawan-kawannya dari BEM Universitas Indonesia. Menumpang angkot, mereka menembus HI lewat jalan-jalan di sekitar Menteng dan Sarinah. Antara lain dengan menggunakan pakaian biasa,  menyembunyikan jas almamater sehingga tidak terlihat seperti kumpulan mahasiswa.

Sebagian massa lagi, terutama dengan jumlah besar, terpencar di beberapa lokasi. Mahasiswa dari sejumlah kampus tertahan di jalan Sudirman (Dukuh Atas). Entah mengapa kepolisian bersikukuh melarang Bundaran Hotel Indonesia sebagai lokasi unjuk rasa. 

Bukan di Jakarta saja, mahasiswa di kota-kota besar dari Bandung, Yogyakarta hingga Makassar turun ke jalan. 

Hari itu mahasiswa tidak memperingati Sumpah Pemuda ke-98 dengan menapaktilasi lokasi bersejarah tahun 1928. Mahasiswa dari sejumlah kota di Tanah Air memilih berbicara tentang masalah zamannya, menggugat kekuasaan yang lupa dan abai. Satu simpul penyatu mahasiswa di kota-kota besar itu antara lain menyangkut bencana ekologi, yakni kebakaran hutan di Sumatera, Kalimantan, dan belakangan Papua. Bencana ini masih diperlakukan sebagai "business as usual". 

Tidak heran jika mahasiswa mendesak menetapkan karhutla di sejumlah provinsi sebagai bencana nasional. Isu lain bercabang-cabang, seperti di Bandung, massa menyorot tingginya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran di masa Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Kerisauan ini bukan bualan. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan 63.789 orang terkena PHK dalam sembilan bulan terakhir. Sebanyak 13.044 orang yang terkena PHK itu bekerja di Jawa Barat.

Badan Pusat Statistik (Mei 2026) juga menyebut angka pengangguran yang mencapai 7,22 juta dan 1,79 juta orang di antaranya warga Jawa Barat. Dan mayoritas, 67 persen pengangguran di Indonesia berasal dari generasi Z (Kompas.id, 28/10/2026).

Tingginya pengangguran menegaskan janji penciptaan 19 juta lapangan kerja masih omon-omon. Dan konyolnya, salah seorang penasihat khusus presiden mengelak soal janji tersebut. "Itu bukan Pak Prabowo kan yang ngomong, wakilnya Mas Gibran kan. Pas kampanye biasakan, hiperbola. Itu kan bahasa kampanye. Kalau ditanya apakah realistis? Jelas tidak realistis," ujar sang penasihat kepada sebuah stasiun televisi.

Duet Prabowo-Gibran adalah satu paket. Janji-janji kampanye tidak bisa ditagihkan pada satu orang. Terlebih, janji itu tidak pernah diubah. Justru sebagian janji itu, termasuk soal penciptaan lapangan kerja, telah menjadi salah satu alasan memilih duet itu di Pilpres 2024.

Satu di antara lima tuntutan BEM UI relevan dibicarakan dengan sorotan rekan mereka di Bandung, yaitu tentang mewujudkan APBN untuk kepentingan rakyat dan menghentikan pemborosan anggaran melalui program populis seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. 

Seperti enggan mendengar, di tahun 2027 nanti Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp240,20 triliun. Sebanyak Rp232,5 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan target 72,46 juta penerima manfaat. Adapun Rp7,33 triliun untuk Program Dukungan Manajemen.

Untuk Koperasi Desa Merah Putih pemerintah juga ringan tangan. Dana sebesar Rp240 triliun akan digelontorkan untuk pembangunan puluhan ribu koperasi. Saban tahun pemerintah membayar ke Bank Himbara senilai Rp40 triliun. Perkara jadi runyam karena program 'dari atas' itu menyunat pos dana desa. 

Di masa Joko Widodo, desa-desa di tanah air setidaknya digerojok Rp1 miliar per tahun. Sepanjang 2015-2024, sedikitnya Rp609,68 triliun dana APBN disuntikkan ke desa.

Pemerintahan Prabowo yang mengklaim kelanjutan pemerintahan sebelumnya justru mengubah haluan itu. Masalah setiap desa dipukul rata. Seolah-olah koperasi dibutuhkan untuk mengubah ekonomi desa. Di saat yang sama, rezim penyeragaman lewat koperasi ini, bingung menetapkan bisnis apa gerangan yang akan digarap koperasi-koperasi itu. 

Belakangan pembelanya menyebut MBG dan koperasi desa sebagai bagian dari 'radical break'. Sebuah justifikasi yang terkungkung dalam imajinasi akademis, namun kurang berkorespondensi dengan realitas.

Jadi, benarkah "rakyat bersatu tak bisa dikalahkan?"

Tidak selalu demikian. Kekuasaan sering kali tidak mendengar dan angkuh.

Dalam soal karhutla, keselamatan jiwa rakyat di lokasi bencana seperti menjadi 'kelinci percobaan'. Per 21 Oktober 2026, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah tembus 333.470 kasus, termasuk 75.172 anak balita.

Korban utama kebakaran hutan dan lahan ini adalah rakyat Indonesia. Korban lainnya warga di negeri jiran, Malaysia dan Singapura. Protes pun mencuat, dari rakyat sendiri dan pegiat lingkungan serta aktivis kemanusiaan hingga pemerintah dan parlemen negeri jiran. 

Alih-alih menjadi alasan untuk perbaikan, pemerintah tampak defensif. Keputusan mengurangi pasokan gas ke Singapura oleh sebagian pihak dinilai berlebihan. Tidak ada kerendahan hati dan permintaan maaf karena kebakaran hutan telah mengirim jerebu ke Singapura dan Malaysia. 

Seandainya korporasi asing berada di belakang karhutla ini, mengapa hal itu tidak diungkap secara terang-terangan. Jelaskan siapa mereka, apa saja yang dilakukan korporasi asal Singapura dan Malaysia itu, serta apa saja dosa perusahaan tersebut. Cara ini lebih elegan, menohok, dan menampar pemerintah Negeri Jiran itu kalau benar perusahaan dari negeri terlibat dalam karhutla.

Indonesia adalah negara yang cukup didengar di kawasan. Negeri kita ikut mendirikan ASEAN. Namun, tindakan agak konfrontatif sebaiknya dihindari. 

Perlu dipikirkan apa dampak pemangkasan ekspor gas ke Singapura. Negeri kita masih impor BBM dari Singapura. Akibat konflik dua tetangga ini, bisakah Indonesia segera mencari pasokan minyak dari negara lain? Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut China dan India sebagai negara yang potensial untuk menyuplai BBM ke negeri kita. 

Kebakaran hutan dan lahan telah mencoreng negeri kita di depan negara tetangga, tapi juga membuat rakyat di lokasi bencana menderita. Rakyat dikalahkan akibat ketidakcakapan pemerintah (daerah dan pusat) dalam memitigasi dan mengelola potensi bencana di hutan dan lahan gambut. Kita terantuk masalah yang sama, seolah-olah karhutla adalah masalah tahunan yang harus diterima sebagai hal yang tidak terelakkan. 

Penelitian INDEF berikut sebaiknya dicamkan. Katanya, kebakaran hutan dan lahan sudah diprediksi, tapi pemerintah abai. Peringatan iklim tidak mengubah anggaran. Padahal pemerintah memiliki banyak instrumen kebijakan untuk mengantisipasi dan mengurangi karhutla.

Menurut INDEF, periset BRIN telah memperingatkan tentang potensi El-Nino bakal kuat sejak akhir Maret lalu. Namun pagu anggaran siap pakai untuk bencana cuma Rp 5 triliun merujuk pada Purbaya Yudhi Sadewa, saat itu menteri keuangan, pada September 2026.

Masih kata INDEF, Nota Keuangan 2026 menilai risiko bencana "kecil". Padahal kerugian akibat bencana alam per tahun menembus Rp22,85 triliun (Instagram INDEF).

Spanduk demonstran berbunyi, "If we burn, you burn with us" itu adalah kegeraman melihat penderitaan rakyat akibat ketelodoran negara membaca alam.

Maka mahasiswa bergerak, turun ke jalan, meneriakkan perbaikan atas masalah hidup yang ruwet dan makin susah di negeri kita. Student protest itu adalah suara moral rakyat. Suara murni yang tidak dipoles dengan pencitraan dan retorika.

Ketika demonstran berseru "Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan" sesungguhnya jauh di lubuk hatinya mahasiswa mengakui bahwa rakyat sedang kalah dan dikalahkan di alam nyata. Rakyat keok karena kebijakan yang tidak correct, tidak memihak, dan tidak adil.

Rakyat akan menang jika keadaan ekonomi membaik, daya beli meningkat, harga-harga kebutuhan pokok terjangkau, hukum tidak tajam ke bawah namun tumpul ke atas, kesenjangan sosial makin menipis, para maling uang negara dihukum berat, jaminan kesehatan terjamin hingga udara bersih dan sehat tersedia di lingkungan mereka tinggal.

Saat itu terjadi mahasiswa tak perlu lagi turun ke jalan. Cukup fokus belajar di kampus dan segera rampungkan kuliah dalam tempo secepat-cepatnya. Sebaliknya ketika student protest tumpah di banyak kota, percayalah ada yang salah dalam pengelolaan negeri ini.

Moh Samsul Arifin
Mantan Produser Eksekutif Beritasatu TV