Konsistensi Kebijakan Kunci Capai Target Ekonomi 8 Persen

Manajer Program Sistem Transformasi Energi Institute for Essential Services Reform (IESR), Deon Arinaldo, mengatakan target tersebut masuk akal atau tidak sangat ditentukan oleh eksekusi program, terutama dalam menyeimbangkan kebutuhan listrik dengan ketersediaan pasokan.

“Masuk akal atau tidak itu tergantung eksekusinya,”  kata Deon dalam media briefing bertema “Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi 8% melalui Implementasi PLTS 100 GWp dan Program Elektrifikasi” di Pos Kantoor – Koffie Art Kultur, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Oktober 2026.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan pengembangan energi terbarukan dan elektrifikasi berjalan secara konsisten serta saling bersinergi. Kejelasan aturan main menjadi faktor penting agar pelaku usaha memiliki kepastian dalam mengambil keputusan investasi.

“Kata kuncinya kebijakan yang konsisten dan bersinergi. Jangan berubah-ubah lagi, aturan mainnya harus jelas,” tegasnya.

Target pertumbuhan ekonomi 8 persen merupakan salah satu sasaran Presiden Prabowo Subianto melalui berbagai program strategis, antara lain hilirisasi, peningkatan investasi, perluasan pasar ekspor, dan produktivitas tenaga kerja.

Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 tercatat sebesar 5,29 persen secara tahunan. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,5 persen pada akhir 2026.

Dalam konteks tersebut, pengembangan PLTS 100 GWp yang diluncurkan pemerintah pada 25 Agustus 2026 dinilai dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan elektrifikasi dan investasi sektor energi.

Skenario yang dikaji mencakup penciptaan permintaan listrik melalui program hilirisasi, konversi kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik, penggunaan kompor induksi, hingga pengembangan pusat data atau data center.

Peningkatan kebutuhan listrik tersebut perlu diimbangi dengan penambahan kapasitas pembangkit, terutama PLTS, serta sistem penyimpanan energi berbasis baterai agar pasokan listrik mampu memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat.

IESR bersama Energy Transitions Commission (ETC), INDEF GTI, dan Systemiq telah menyusun kajian bertajuk *Powering Indonesia’s Growth: A More Electrified, More Renewable Economy with Solar at its Core*.

Kajian tersebut menemukan bahwa peningkatan elektrifikasi yang diiringi pemenuhan kebutuhan listrik dari energi terbarukan, terutama PLTS dan penyimpanan energi baterai, berpotensi memberikan tambahan produk domestik bruto (PDB) langsung sebesar 160 miliar dolar AS atau sekitar 8–10 persen dari PDB nominal Indonesia pada 2026.

Temuan itu menempatkan elektrifikasi dan pengembangan energi surya sebagai salah satu peluang untuk mendorong investasi sekaligus memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Meski demikian, realisasi potensi tersebut membutuhkan perencanaan yang terintegrasi antara pertumbuhan permintaan listrik, pembangunan infrastruktur pembangkit, kepastian regulasi, dan iklim investasi yang mendukung.

Konsistensi kebijakan menjadi penting agar program PLTS 100 GWp tidak berhenti sebagai target kapasitas pembangkit, tetapi mampu mendorong aktivitas ekonomi produktif dan menopang pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.