Pakar energi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ary Bachtiar, menilai langkah tersebut penting untuk mengamankan pasokan minyak sekaligus menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri.
“Diplomasi yang dilakukan Menteri ESDM ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Rusia, merupakan langkah taktis jangka pendek yang sangat krusial untuk mengamankan pasokan fisik atau supply security dan kepastian harga atau *price stability,” ujar Ary saat dihubungi, Jumat, 9 Oktober 2026.
Menurut Ary, diplomasi internasional tersebut perlu berjalan beriringan dengan peningkatan produksi minyak dalam negeri melalui kenaikan lifting minyak serta pengembangan bahan bakar nabati melalui program B50 dan E50.
Ia menilai pendekatan tersebut dapat menjawab tantangan ketahanan energi dari dua sisi, yakni mengamankan pasokan dalam jangka pendek dan memperkuat kemandirian energi dalam jangka menengah hingga panjang.
“Kombinasi tersebut merupakan kebijakan yang sangat tepat dan komprehensif karena menyerang masalah dari dua sisi sekaligus, yakni mengamankan keran pasokan luar negeri dalam jangka pendek dan melepaskan ketergantungan melalui substitusi domestik dalam jangka menengah hingga panjang,” jelasnya.
Meski demikian, Ary berharap pemerintah bergerak cepat mencari sumber minyak mentah dengan keekonomian terbaik dari berbagai negara. Langkah ini penting untuk memastikan kilang domestik, seperti Cilacap, Balongan, dan Balikpapan, memperoleh pasokan bahan baku yang memadai.
Ia menambahkan, upaya diplomasi perlu dibarengi percepatan modernisasi kilang dan pembenahan tata kelola sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Dengan demikian, ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri dapat dikurangi secara bertahap.
Bahan Bakar Nabati Perlu Didukung Kesiapan IndustriAry juga memandang pengembangan biodiesel dan bioetanol sebagai peluang strategis untuk memanfaatkan sumber daya domestik, khususnya kelapa sawit, tebu, dan singkong.
Namun, implementasi program tersebut perlu mempertimbangkan kesiapan industri, keberlanjutan lingkungan, serta keseimbangan antara kebutuhan energi dan pangan.
Menurutnya, diversifikasi sumber energi menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Upaya ini perlu dilaksanakan bersamaan dengan peningkatan produksi dalam negeri dan penguatan infrastruktur pengolahan.
Selain itu, Ary menilai integrasi kebijakan sektor ESDM dengan agenda hilirisasi dapat mempercepat pengembangan industri pengolahan sumber daya alam di Indonesia.
Penyelarasan kebijakan tersebut dinilai membuka peluang pengembangan industri bernilai tambah, termasuk pengolahan gas bumi dan batu bara menjadi produk yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor.
“Penyatuan portofolio sektor ESDM dan koordinasi hilirisasi di bawah satu komando merupakan langkah strategis yang tepat. Integrasi ini memastikan bahwa rantai nilai energi kita berjalan utuh, dari perut bumi dikelola, diolah di dalam negeri, hingga menjadi produk bernilai tambah tinggi,” katanya.
Ketidakpastian Geopolitik Tekan Rantai Pasok EnergiSebelumnya, Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik global. Konflik di berbagai kawasan dunia dinilai berdampak terhadap rantai pasok industri dan pergerakan harga energi.
Bahlil mengatakan, dampak ketegangan geopolitik tidak hanya dirasakan negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik, tetapi juga merembet ke berbagai negara, termasuk Indonesia.
“Saya ingin menekankan bahwa dalam kondisi geopolitik yang terjadi sekarang, yang tidak menentu, melahirkan ketidakpastian di hampir semua dunia. Dan geopolitik ini tidak hanya menjadi ketegangan antara Amerika, Israel, Palestina, Ukraina, dan Rusia,” kata Bahlil dalam acara Investor Daily Summit 2026, Rabu, 7 Oktober 2026.
“Betul mereka yang sedang bersengketa, tetapi dampaknya itu hampir semua, termasuk Indonesia,” tambahnya.
Menurut Bahlil, ketidakpastian tersebut turut memengaruhi rantai pasok industri dan harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah pun terus menjalin komunikasi dengan kementerian energi dari berbagai negara untuk merespons perkembangan situasi global.
Namun, komunikasi lintas negara tersebut belum memberikan kepastian mengenai waktu berakhirnya konflik geopolitik yang sedang berlangsung.
“Bagaimana rantai pasok industri, bagaimana harga BBM-nya melambung, dan saya pun melakukan komunikasi lintas negara dengan kementerian-kementerian energi di dunia. Hampir dapat dipastikan tidak ada yang bisa menjawab kapan selesai persoalan yang terjadi. Tidak ada yang bisa meramalkan itu,” katanya.
BERITA TERKAIT: