Hal itu diputuskan oleh Ketua Komisi Brigjen Agus Wijayanto dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri di ruang sidang Divpropam Polri, Gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa, 30 September 2025.
"Majelis KKEP menjatuhkan putusan berupa sanksi etika dan administratif. Sanksi etika meliputi pernyataan bahwa perbuatan pelanggar sebagai perbuatan tercela serta kewajiban meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan tertulis kepada pimpinan Polri. Sedangkan sanksi administratif dijatuhkan berupa penempatan dalam tempat khusus selama 20 hari, yang telah dijalani sejak 29 Agustus hingga 17 September 2025 di ruang Patsus Biroprovos Divpropam Polri dan Korbrimob Polri," isi putusan yang dibacakam Agus.
Dalam sidang, turut dihadirkan empat saksi yaitu Aipda M. Rohyani, Bripda Mardin, Bharaka Yohanes, serta Bharaka Jana Edi Bintoro.
Dalam dakwaan, Briptu Danang tidak mengingatkan Kompol Cosmas K. Gae selaku Danyongas maupun Bripka Rohmad sebagai pengemudi kendaraan rantis dalam penanganan aksi unjuk rasa di Jakarta pada 28 Agustus 2025. Hal ini mengakibatkan Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojol, terlindas hingga tewas. Briptu Danang dinyatakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf c Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
“Sidang KKEP ini menunjukkan bahwa setiap anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik akan diproses secara transparan dan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” ujar Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Erdi A. Chaniago.
Sanksi yang diberikan Briptu Danang sama dengan Aipda MR. Sementara itu, Kompol Cosmas dihukum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan Bripka Rohmat dijatuhi hukuman demosi tujuh tahun karena dianggap melakukan pelanggaran berat.
BERITA TERKAIT: