Dalam sidang, Partai Republik yang mengajukan upaya tersebut mengaku tidak memiliki bukti yang jelas mengenai pelanggaran Konstitusi AS yang dilakukan oleh Biden.
"(Upaya) para penyelidik telah ditutup ketika mencoba menyelidiki predisen," kata Ketua Komite Pengawas DPR AS dari Partai Republik, James Comer, seperti dimuat
Al Arabiya.
Penyelidikan terhadap Biden berpusat selama masa jabatannya sebagai wakil presiden di bawah mantan Presiden Barack Obama. Biden diduga menerima keuntungan ilegal dari transaksi bisnis internasional putranya, Hunter Biden.
Pada tahap awal persidangan ini, tidak ada bukti untuk membuktikan tuduhan apa pun, itulah sebabnya Partai Republik mengatakan mereka meminta catatan keuangan kedua Biden untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah dilakukan.
Comer mengatakan telah menemukan segudang bukti yang mengungkap bagaimana Biden menyalahgunakan jabatan publiknya demi keuntungan finansial keluarganya, meskipun tidak ada bukti nyata yang mendukungnya.
Partai Demokrat menolak keras tuduhan tersebut. Selain itu tidak ada saksi yang dapat berbicara langsung mengenai urusan bisnis luar negeri Hunter Biden.
“Mayoritas duduk dengan tangan hampa tanpa bukti adanya kesalahan presiden,” kata anggota DPR Jamie Raskin, petinggi Partai Demokrat di komite tersebut.
Dari 12 ribu halaman catatan bank yang diterima panitia sejauh ini, Raskin menekankan bahwa tidak ada satu halaman pun yang menunjukkan sepeser pun diberikan kepada Presiden Biden.
Komite Pengawas DPR Amerika Serikat (AS) menggelar sidang pertama terkait upaya pemakzulan Presiden Joe Biden pada Kamis (28/9). 
BERITA TERKAIT: