Pada kejadian kebakaran Jumat malam (3/3), sejauh ini dilaporkan 18 orang menjadi korban jiwa, serta kerusakan bangunan dan kendaraan warga di lokasi kebakaran.
"Kebakaran ini menyedihkan sekali jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2009, yang menelan satu korban jiwa," ujar pengamat dari Lembaga Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan kepada wartawan, Sabtu (4/3).
Dikatakan Syahganda, sekalipun Pertamina melakukan MoU dengan TNI untuk menyelamatkan aset vital, seperti Depo Plumpang, namun Kementerian BUMN harus memantau aspek keamanan secara sungguh-sungguh.
"HSE (
Health, Safety and Environment) atau K3 harus dievaluasi secara total. Sebab, kebakaran Depo Pertamina ini telah terjadi berulang kali, yakni 2009 dan 2017," tuturnya.
Belakangan ini, kata Syahganda lagi, Erick Thohir terlalu banyak mengurusi hal-hal di luar BUMN. Terbaru, Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI.
"Jadi (Erick) terkesan membangun pencitraan, maka pengawasan Erick terhadap kinerja BUMN bisa terbengkalai," sambungnya.
Pada sisi lain, Syahganda berharap Erick bisa memerintahkan Pertamina untuk memberikan ganti rugi yang sangat pantas untuk korban dan keluarga korban.
"Terutama buruh Pertamina Depo Plumpang, serta mengganti jajaran Komisaris dan Direksi Pertamina karena kelalaian berat," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kejadian kebakaran pipa bahan bakar minyak (BBM) di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, menjadi peringatan dini kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk lebih fokus membina perusahaan plat merah. 
BERITA TERKAIT: