Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Kepuasan Masyarakat terhadap Jokowi Turun, PKS: Artinya Ada Misgoverment

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-satryo-1'>AHMAD SATRYO</a>
LAPORAN: AHMAD SATRYO
  • Sabtu, 04 Juni 2022, 20:58 WIB
Kepuasan Masyarakat terhadap Jokowi Turun, PKS: Artinya Ada Misgoverment
Jurubicara PKS, Muhammad Kholid/Net
rmol news logo Kinerja Presiden Joko Widodo menurun dalam survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO). Hal ini dinilai PKS sebagai tanda adanya kekeliruan dalam hal tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan hasil survei IPO medio 23 hingga 28 Mei 2022 yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, tercatat tingkat kepuasan 1.200 responden terhadap kinerja Jokowi mayoritas tidak puas dan sangat tidak puas, yaitu sebesar 60 persen. Sementara yang puas hanya 40 persen.

Menurut Jurubicara PKS, Muhammad Kholid, turunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi merupakan temuan yang menarik. Karena sebelum-sebelumnya aprroval rating terhadap presiden cukup tinggi.

"Tapi ketika pandemi sudah masuk masa transisi ke endemi aprroval rating jadi menurun. Artinya ada misgoverment atau tata kelola yang kurang pas terkait kebijakan publiknya," ujar Kholid dalam diskusi virtual Polemik, Sabtu (4/6).

Menurut Kholid, wajar apabila tingkat kepuasan terhadap Jokowi turun, lantaran kebijakan-kebijakan yang diambil selama beberapa bulan terakhir terkesan tidak memihak ke masyarakat.

"Ketika ekonomi masyarakat susah, inflasi meningkat, kebijakan yang tidak pro rakyat diambil," imbuhnya.

Salah satu contoh kebijakan yang tidak pro rakyat, disebutkan Kholid, adalah terkait minyak goreng.

Namun begitu, dia berharap Jokowi dengan pemerintahannya saat ini bisa melakukan soft landing, sebelum habis masa jabatannya pada 2024 nanti.

"Jadi, ketika masa transisi menuju pergantian kepemimpinan memberikan warisan yang bagus, sehingga beliau bisa soft landing," tuturnya.

Tapi, sebaliknya, ungkap Kholid, ketika beliau sebagai pemimpin meninggalkan yang tidak bagus, nanti akan terpatri di benak publik bahwa kebijakan-kebijakan yang ditinggalkan presiden tidak pro rakyat. rmol news logo article
EDITOR:

ARTIKEL LAINNYA