Tuntutan itu disampaikan perwakilan buruh dan mahasiswa saat diterima Dasco dan Gobel di Lantai 4 Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (21/4).
"Tadi sudah disampaikan oleh pimpinan DPR tentang berkaitan dengan Omnibus Law agar ada duduk bersama dengan berbagai macam stakeholder," ujar Ketua KASBI Nining Elitos usai pertemuan.
"Artinya bagaimana ruang-ruang demokrasi ini seharusnya partisipasi publik itu harus menjadi prioritas ketika melahirkan kebijakan,†imbuhnya.
Nining berharap agar parlemen melibatkan publik dalam mengatur regulasi, agar tidak memantik emosi masyarakat yang justru merugikan parlemen dan juga rakyat sendiri.
"Dan kami berharap baik DPR maupun pemerintah dalam melahirkan bermacam regulasi seharusnya memang melibatkan partisipasi publik, sehingga ketika regulasi ini sudah ketuk palu tidak menjadi polemik,†katanya.
Pasalnya, kata dia, selama ini pembahasan legislasi di parlemen terkesan tertutup dari partisipasi publik.
“Problemnya hari ini adalah regulasi seringkali tidak melibatkan partisipasi publik, yang dilakukan oleh pemerintah hanya sosialisasi yang berbeda dengan partisipasi publik,†pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Sebanyak 10 tuntutan buruh dan mahasiswa dari soal Omnibus Law hingga pendidikan telah diterima secara positif oleh dua pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Rahmat Gobel. 
BERITA TERKAIT: