Upaya Mustafa Kemal Ataturk untuk membangkitkan kembali martabat bangsa Turki dari puing-puing kehancurannya, dengan cara mengubah bentuk negara dari Kesulthanan menjadi Republik Turki, dengan ideologi sekuler yang anti agama sebagaimana Perancis, ternyata tidak pernah bisa jadi kenyataan.
Tebukti bekas super power yang berideologi Islam ini bukan lahan yang subur untuk ideologi sekuler, sebagaimana yang dialami oleh sejumlah negara Barat yang berideologi Nasrani. Sejatinya kesadaran para politisi di Turki untuk kembali memberikan tempat pada Islam dalam bernegara, telah dimulai oleh Adnan Menderes yang mendirikan Partai Demokrat pada 1946, kemudian menjadi Perdana Menteri antara tahun 1950-1960. Sayang upayanya terputus, karena kudeta yang dilakukan oleh militer yang didukung oleh kelompok sekuler pengikut Ataturk.
Upaya berikutnya dilakukan oleh Necmettin Erbakan yang mendirikan Partai Refah bersama rekannya Ahmet Tekdal pada 1983, kemudian menjadi Perdana Mentri pada periode 1996-1997. Erbakan mengalami nasib yang sama, dikudeta oleh militer dengan dukungan kelompok sekuler. Nasibnya lebih baik, karena Erbakan hanya dikenakan hukuman berupa larangan berpolitik dan partainya dibubarkan, sementara Menderes mengalami nasib tragis nyawanya melayang di tiang gantungan.
Upaya Erbakan dilanjutkan oleh salah seorang kadernya bernama Recep Tayyip Erdogan yang mendirikan Justice and Development Party (AKP) pada 2001. Pada Pemilu 2002, AKP menang mutlak. Ia kemudian menjadi Perdana Mentri dalam periode 2003-2014, setelah itu menjadi Presiden sampai sekarang. Sebenarnya Erdogan dan AKP yang dipimpinnya juga mengalami upaya kudeta dengan modus serupa berkali-kali, akan tetapi berhasil digagalkan.
Kini walaupun banyak pengamat maupun politisi di dalam negeri Turki melihat perubahan status Hagia Sophia dari museum menjadi masjid, sebagai bagian dari manuver politik Erdogan untuk mendongkrak popularitasnya yang terpuruk beberapa tahun terakhir akibat berbagai masalah, akan tetapi mayoritas rakyatnya tidak peduli, dan tetap memberikan dukungan.
Dukungan luas terutama berasal dari kelompok Islam konservatif dan nasionalis konservatif yang merindukan kejayaan kembali bangsa Turki, atau setidaknya bisa mengangkat kembali harga diri mereka. Karena itu lawan-lawan politik Erdogan baik yang berasal dari partai sekuler seperti CHP, maupun partai-partai pecahan AKP seperti DEVA dan Gelecek Partisi, bukan hanya tidak berani menentangnya, bahkan memberikan dukungan.
Meskipun dengan manuver ini posisi politik Erdogan kembali menguat, akan tetapi AKP yang dipimpinnya diperkirakan tidak akan bisa kembali bisa mendominasi Parlemen seperti sebelumnya. Apalagi AKP terlanjur pecah dengan berdirinya Gelecek Partisi yang dipimpin Ahmet Davutoglu kader AKP yang pernah menjabat Menlu (2009-2014) dan Perdana Mentri (2014-2016). Begitu juga lahirnya Partai DEVA yang dipimpin kader AKP lain bernama Ali Babacan, yang menjadi Mentri Keuangan (2002-2007).
Bersamaan dengan itu, menurunnya peran kelompok sekuler dan meningkatkan peran kelompok agama dalam pertarungan politik perebutan kekuasaan di Turki, telah meredakan tensi ideologis antara kelompok sekuler dan kelompok religius yang selama ini mendominasi pengelompokkan politik di sana.
Keberhasilan AKP dan Erdogan meningkatkan religiusitas masyarakat Turki, sekaligus mendekatkan para politisi Turki kepada Islam, termasuk menurunkan kadar sekularitas partai-partai sekuler. Kalau dahulu para politisi sekuler Turki cendrung merendahkan Islam bahkan tidak jarang melecehkannya, kini mulai muncul kader-kader partai sekuler termasuk yang berada di CHP yang merupakan partai warisan Ataturk, mulai melaksanakan shalat lima waktu, puasa, umrah dan haji.
Bila disederhanakan, maka saat ini terjadi saling mendekatnya kelompok sekuler dan religius bersamaan dengan berkurangnya pertentangan ideologis diantara keduanya. Hal ini diperkirakan akan membuat semakin mudahnya proses negosiasi dan kompromi yang bermuara pada pemerintahan koalisi, bersamaan dengan berkurangnya dominasi AKP pada pemilu 2023 mendatang.
Dibandingkan dengan Indonesia, dimana mendekatnya kelompok nasionalis sekuler dengan nasionalis religius telah terjadi jauh sebelum kemerdekaan, karena disatukan oleh semangat mengusir penjajah. Karena itu, Pancasila sebagai ideologi negara yang lahir bersamaan dengan deklarasi kemerdeÄ·aan, dapat dikatakan sebagai kompromi politik diantara dua kelompok ini.
Itulah sebabnya partai-partai politik di Indonesia baik yang nasionalis maupun yang religius tidak bersikap ektrim. Diantara partai-partai yang ada walaupun memiliki warna yang berbeda, sangat mudah bernegosiasi dan kompromi karena tidak ada lagi beban ideologis yang harus dipikulnya. Dengan demikian koalisi dalam membentuk pemerintahan sangat mudah dilakukan, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten maupun kota.
Berbeda dengan di Turki, sampai saat ini Undang Undang Dasarnya masih sekuler (ekstrim) dan anti agama warisan Ataturk. Erdogan dan AKP belum berani menyentuhnya, karena khawatir memancing reaksi kelompok militer. Selain itu, wilayah ini termasuk garis merah bagi kelompok sekuler.
Karena itu, Erdogan dan AKP melakukan Islamisasi secara bertahap, melalui kebijakan yang rasional dan fungsional yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat secara keseluruhan. Bersamaan dengan itu, ia bermain di wilayah simbolik seperti masalah penggunaan jilbab. Perubahan status Hagia Sophia menjadi masjid termasuk bagian dari upaya simbolik ini.
Jika perjuangannya berjalan lancar, maka perubahan konstitusi terkait dengan ideologi negara di Turki akan menjadi agenda terakhir. Dan bila hal ini terjadi, maka Turki maksimal akan menjadi negara dengan ideologi Pancasila yang masuk kategori Nasionalis Religius seperti Indonesia.
Wallahua'lam.
Penulis adalah pengamat politik Islam dan demokrasi.
