Kejaksaan Agung Tetapkan Delapan Tersangka Baru

 
Penetapan para tersangka itu merupakan kelanjutan dari penetapan tiga tersangka sebe­lumnya yang berkasnya telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

Ketiga tersangka itu adalah Zulkifli Assegaf bin Salim (man­tan Senior Vice President PT Pos), Arjuna (karyawan BUMN) dan Pamungkas Tedjo Asmoro. Perkara ketiganya saat ini ten­gah dalam proses di Pengadilan Tipikor Bandung untuk segera disidangkan.

Sementara kedelapan tersang­ka baru itu adalah "YN" berdasar­kan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: Print-68/F.2/ Fd.1/06/2016 tanggal 29 Juni 2016. Tersangka "AYS" ber­dasarkan (Sprindik) Nomor: Print-69/F.2/Fd.1/06/2016 tang­gal 29 Juni 2016.

Tersangka "A" berdasarkan (Sprindik) Nomor: Print-70/ F.2/Fd.1/06/2016 tanggal 29 Juni 2016. Tersangka "SZ" berdasarka(Sprindik) Nomor: Print-71/F.2/Fd.1/06/2016 tang­gal 29 Juni 2016.

Tersangka "MHP" berdasar­kan (Sprindik) Nomor: Print- 72/F.2/Fd.1/06/2016 tanggal 29 Juni 2016. Tersangka "AM" berdasarkan (Sprindik) Nomor: Print-73/F.2/Fd.1/06/2016 tang­gal 29 Juni 2016.

Tersangka "K" berdasarkan (Sprindik) Nomor: Print-74/F.2/ Fd.1/06/2016 tanggal 29 Juni 2016, dan tersangka "JAN" berdasarkan (Sprindik) Nomor: Print-75/F.2/Fd.1/06/2016 tang­gal 29 Juni 2016.

"Ya, ini kelanjutan dari ka­sus KPS sebelumnya yang ter­sangkanya telah dilimpah ke Pengadilan Tipikor Bandung," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Muhammad Rum.

Rum mengatakan, saat ini tim penyidik terus memperkuat bukti-bukti keterlibatan delapan tersangka melalui pemeriksa sejumlah saksi. Saksi yang telah diperiksa di antaranya Iri Sapria Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kementerian Sosial.

Lalu Markus C. Doso Nugroho selaku Deputi Kepala Sistem Pengawasan Intern Bimbingan Pengawasan Keuangan PT. POS Indonesia wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Kepada penyidik Iri Sapria sempat menerangkan bahwa pada 2013 ada penggunaan dana APBN oleh PT Pos Indonesia untuk melakukan percetakankartu perlindungan sosial (KPS) yang didistribusikan untuk masyarakat tidak mampu. Namun faktanya ditemukan ada pemotongan biaya distribusi. Hal itu dibenarkan saksi Markus C. Doso Nugroho.

"Ternyata dalam praktiknya ditemukan adanya penyalah­gunaan keuangan berupa pe­motongan biaya distribusi KPS yang kemudian disetorkan ke­pada Pimpinan Area Operasi VI Semarang dan Area Operasi VII Surabaya," kata Rum.

Perhitungan kerugian neg­ara dalam kasus KPS PT Pos Indonesia ini diperkirakan men­capai Rp 2,4 miliar.

Kilas Balik
Dana Tambahan Operasional Dipakai Buat Beli Handphone

Kasus itu bermula dari ke­janggalan munculnya Surat Izin Tambahan Biaya Pendistribusian KPS dari 10 wilayah area kantor pos sebesar Rp 21,7 miliar. Surat ini ternyata tanpa adanya detail/ rincian kekurangan biaya dimak­sud dari UPT yang direkapitulasi oleh kepala area operasi.

Surat itu ditandatangani ter­sangka Zulkifli Assegaf selaku Ketua II Satgas KPS Pusat. Selanjutnya kepala area operasi menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat keputusan tentang izin tambahan biaya operasional pendistribusian kepada masing-masing UPT.

Atas dasar surat izin itulah, kepala UPT mengeluarkan kas perusahaan dengan alasan un­tuk pembayaran honor petugas pengantar KPS. Serta untuk kep­erluan sewa kendaraan berdasar­kan format yang dipresentasikan Tedjo saat pertemuan di Hotel Bilique, Lembang.

"Namun pada kenyataannya sebagian dana itu digunakan untuk membeli telepon seluler dan diserahkan kepada pimpi­nan area operasi. Sebagai bukti pertanggungjawaban dana, para kepala UPT terpaksa membuat bukti dengan kuitansi palsu atau kuitansi pembayaran yang di-mark up," kata Rum.

Pada 2013 lalu pemerintah melalui Kementerian Sosial memproduksi dan mendistri­busikan kartu perlindungan sosial (KPS) sebanyak 15,5 juta lembar dengan anggaran sebesar Rp 154 miliar.

Saat itu Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengungkapkan, anggaran tersebut akan dibiayai sepenuhnya dari APBN dan akan di distribusikan oleh PT Pos Indonesia.

Kasus korupsi telah beberapa kali terungkap terjadi di PT Pos Indonesia.

Dugaan korupsi di PT Pos Indonesia pernah terendus pada 2009, atas dugaan korupsi peng­gunaan anggaran tahun 2008- 2009. Korupsi itu di antaranya penyelewengan dana renovasi rumah dinas wakil direktur utama sebesar Rp 970 juta, biaya konsultan Jhon More Rp1,596 miliar, biaya pembuatan buku se­jarah sosial politik dan ekonomi PT Pos Indonesia senilai Rp914 juta. Total negara dirugikan sebesar Rp3,3 miliar.

Pada tahun 2015 juga kem­bali terbongkar kasus korupsi pengadaan alat portable data ter­minal (PDT). Dari hasil perhi­tungan BPKP kerugian negara atas kasus ini ditaksir mencapai Rp9,56 miliar.

Dalam kasus ini Direktur Utama PT Pos Indonesia Budi Setiawan, karyawati PT Datindo Infonet Prima Sukianti Hartanto, Direktur PT Datindo Infonet Prima Effendy Christina, dan Muhajirin Penanggung jawab Satuan Tugas Pemeriksa dan Penerima Barang di PT Pos Indonesia Bandung telah divonis bersalah. ***